TANAHDATAR, – Fraksi Ummat Golkar DPRD Kabupaten Tanah Datar menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, mulai dari kondisi fiskal daerah, nasib 24 karyawan BLUD Rumah Sakit Ali Hanafiah, hingga pembangunan jalan penghubung Nagari Atar–Nagari Padang Ganting.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Masnefi, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari Dt. Intan, Bareno Bapayung Ameh, dan Kamrita, serta dihadiri anggota dewan.
Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, wali nagari, serta tokoh organisasi kemasyarakatan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Ummat Golkar menilai kondisi fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD 2027. Karena itu, pemerintah daerah diminta memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Ummat Golkar juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja fiskal melalui pemilihan program dan kegiatan yang tepat, disertai peningkatan kualitas penyerapan anggaran.
Selain itu, inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Minta Penjelasan Kenaikan PAD
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Ummat Golkar turut meminta penjelasan mengenai proyeksi PAD Kabupaten Tanah Datar pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp200.771.591.077 atau sekitar Rp200,77 miliar.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan sumber pendapatan yang mengalami kenaikan serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Fraksi juga meminta pemerintah menyusun data yang akurat dan komprehensif mengenai potensi sumber daya daerah serta persoalan yang dihadapi masyarakat. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Soroti Nasib 24 Karyawan BLUD
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi Ummat Golkar adalah nasib 24 karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Ali Hanafiah yang sebelumnya tidak didaftarkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Fraksi Ummat Golkar menyampaikan bahwa para karyawan tersebut telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, fraksi berharap Bupati Tanah Datar dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif guna memberikan ketenangan dan kepastian bagi para karyawan dalam menjalankan tugasnya.
Pertanyakan Pembangunan Jalan Atar–Padang Ganting
Fraksi Ummat Golkar juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait rencana pembangunan jalan penghubung Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, dengan Nagari Padang Ganting.
Usulan pembangunan jalan tersebut sebelumnya telah diajukan melalui proposal oleh Wali Nagari Atar. Fraksi berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.
Di sektor ekonomi, fraksi meminta penjelasan mengenai program konkret yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada 2027, khususnya melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
Fraksi juga mempertanyakan perkembangan minat masyarakat dalam mengurus perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanah Datar.
Fraksi Ummat Golkar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, dengan tetap mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. (****)
