TANAHDATAR,— Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKP) Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan anggaran sebesar Rp765 juta yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, digitalisasi pemasaran, hingga pengadaan peralatan usaha sesuai kebutuhan pelaku UMKM terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas KUMKP Tanah Datar, Bunika Hamdi, ST, MT, yang didampingi Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Doni, SE, saat jumpa pers bersama rekan-rekan wartawan Tanah Datar, Senin (19/10/2026), di aula SMPN 2 Batipuh Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kominfo Efrison, SE, dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Febreni, SE.
Bunika menjelaskan, dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sarana usaha, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemulihan UMKM membutuhkan penanganan menyeluruh agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.
“Program yang disiapkan meliputi sosialisasi standar produk pangan, pelatihan pengemasan, digitalisasi pemasaran produk, serta bantuan kemasan, label dan merek. Selain itu, terdapat program pengadaan peralatan usaha yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan masing-masing UMKM,” ujarnya.
Adapun kebutuhan dan peralatan yang direncanakan antara lain kompor, panci, blender dan peralatan elektronik lainnya. “Pengadaan dilakukan melalui sistem pengadaan pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha berdasarkan data yang telah dihimpun,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut mencakup tiga kegiatan, yakni tiga pelatihan dan dua pengadaan. “Progres pelaksanaan masih sekitar 30 persen, dengan satu kegiatan telah selesai dan satu kegiatan lainnya masih berjala,” ungkapnya.
Dinas KUMKP menargetkan seluruh kegiatan dapat diselesaikan pada pertengahan November 2026. “Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, dengan realisasi anggaran mengikuti perkembangan kegiatan di lapangan,” katanya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas KUMKP melakukan pendataan dan verifikasi langsung terhadap UMKM terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah nagari.
“Berdasarkan data sementara, sebanyak 148 UMKM terdampak bencana telah diverifikasi ke lapangan. Pendataan masih dapat diperbarui apabila ditemukan pelaku usaha lain yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan,” ucapnya.
Bunika mengatakan, pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi ulang terhadap data usulan UMKM agar sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan program bantuan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, proses verifikasi, validasi dan penetapan penerima bantuan dari kementerian menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah berupaya memastikan data yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan pelaku usaha terdampak.
Selain melalui program daerah, upaya pemulihan UMKM juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait untuk membuka peluang bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha terdampak bencana.
“Melalui program tersebut, Dinas KUMKP berharap pelaku UMKM dapat kembali menjalankan usahanya, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pemasaran sehingga perekonomian masyarakat terdampak bencana dapat berangsur pulih,” pungkasnya. (****)
