TANAH DATAR – Fraksi Ummat Golkar DPRD Kabupaten Tanah Datar meminta pemerintah daerah menghitung ulang target pendapatan dan mengefektifkan belanja dalam Perubahan APBD 2026. Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan besar pemulihan pascabencana, setiap rupiah anggaran dinilai harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Ummat Golkar DPRD Tanah Datar, Donal Martin, dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Selasa (8/9/2026).
Donal mengatakan, perubahan anggaran atau rebudgeting bukan sekadar perubahan angka dalam struktur APBD. Penyesuaian anggaran harus mampu merespons perubahan asumsi makro, kebutuhan mendesak, koreksi kebijakan, efisiensi belanja serta pergeseran prioritas pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, kondisi ekonomi Tanah Datar tidak terlepas dari perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional. Kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun dinamika ekonomi makro akan berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap asumsi anggaran sebelumnya agar APBD lebih realistis terhadap dinamika fiskal dan ekonomi daerah,” ujar Donal.
Selain persoalan fiskal, Donal menyoroti dampak bencana alam yang beberapa waktu lalu melanda Tanah Datar. Bencana telah menyebabkan kerusakan dan kerugian cukup besar, terutama terhadap jalan, jembatan, rumah ibadah, rumah masyarakat, irigasi, lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta fasilitas lainnya.
Fraksi Ummat Golkar meminta Pemkab Tanah Datar memiliki peta dan tahapan penanganan bencana yang jelas, sekaligus aktif menggaet dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Penanganan harus dilakukan sebaik-baiknya dan terencana. Kita berharap pemerintah daerah memiliki peta dan tahapan penanganan bencana sekaligus bagaimana menggaet anggaran dari pemerintah pusat sebesar mungkin agar kondisi ini dapat cepat dipulihkan, mengingat kondisi APBD kita yang terbatas,” tegas Donal.
Dalam pandangan fraksi tersebut, Donal menyampaikan lima catatan utama kepada pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah daerah diminta menghitung kembali target pendapatan dengan melakukan kalkulasi ulang PAD dan dana transfer agar target penerimaan daerah lebih akurat dan optimal.
Kedua, terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan pemerintah pusat kepada daerah, Fraksi Ummat Golkar meminta persoalan tersebut dibahas secara mendetail bersama DPRD. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai persentase serapan anggaran TKD yang telah tersedia sebelumnya.
Ketiga, pemerintah daerah didorong melakukan efisiensi belanja sehingga anggaran lebih tepat sasaran dan efektif. Efisiensi juga diharapkan dapat meminimalkan SiLPA akibat kegiatan yang tidak terlaksana.
Keempat, Fraksi Ummat Golkar meminta percepatan penyerapan anggaran untuk proyek fisik dan pembangunan infrastruktur dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Kelima, perhatian serius diminta diberikan kepada sektor UMKM. Pemerintah daerah diminta memberikan dukungan nyata sekaligus menjelaskan besaran anggaran yang telah dialokasikan serta jumlah UMKM yang telah mendapatkan bantuan.
“Demikian juga dengan koperasi dan penciptaan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran serta kemiskinan,” kata Donal.
Fraksi Ummat Golkar berharap perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada penyesuaian administrasi anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. (Nas)
