TANAH DATAR – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tanah Datar mempertanyakan arah kebijakan fiskal daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026. Pasalnya, ketika belanja daerah melonjak Rp218,75 miliar atau sekitar 19 persen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan turun 6,37 persen.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Tanah Datar, Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Selasa (8/9/2026).
Junaidi mengatakan, perubahan APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai penyesuaian angka dan struktur anggaran. Lebih dari itu, perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan Fraksi NasDem, pendapatan daerah memang diproyeksikan meningkat sekitar Rp113,967 miliar atau 9,87 persen, dari sekitar Rp1,154 triliun menjadi Rp1,268 triliun.
Namun, peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi PAD. PAD diproyeksikan turun dari sekitar Rp202,023 miliar menjadi Rp189,158 miliar atau berkurang 6,37 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer justru meningkat 13,42 persen, dari sekitar Rp950,439 miliar menjadi Rp1,077 triliun. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa kemandirian fiskal Tanah Datar masih perlu diperkuat.
Belanja Naik Rp218,75 Miliar
Di sisi lain, belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 meningkat menjadi sekitar Rp1,370 triliun. Angka itu bertambah sekitar Rp218,752 miliar atau 19 persen.
Kenaikan belanja tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan kenaikan pendapatan daerah yang hanya sekitar Rp113,968 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi itu menuntut kehati-hatian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas. Dengan ruang fiskal yang terbatas, tidak semua program memiliki tingkat urgensi yang sama.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas, program yang memberikan manfaat luas harus diperkuat, dan program yang tidak efektif harus dievaluasi, sedangkan kegiatan seremonial harus ditempatkan secara proporsional,” demikian sikap Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya.
Belanja Modal Melonjak 251,57 Persen
Junaidi juga menyampaikan perhatian khusus Fraksi NasDem terhadap kenaikan belanja modal yang sangat signifikan.
Belanja modal meningkat dari sekitar Rp41,291 miliar menjadi Rp145,163 miliar atau melonjak 251,57 persen.
Fraksi NasDem menilai kenaikan tersebut dapat dibenarkan apabila diarahkan kepada pembangunan yang mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terukur kegiatan yang mendapat tambahan anggaran, OPD pelaksana, lokasi, nilai anggaran, target output dan outcome, penerima manfaat, alasan penambahan serta kemampuan menyelesaikan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
“NasDem ingin memastikan peningkatan belanja modal benar-benar menghasilkan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan serapan anggaran,” jelasnya.
NasDem Tagih Penjelasan Penurunan PAD
Terkait penurunan PAD, Junaidi menyampaikan Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai empat hal utama.
Pertama, faktor utama yang menyebabkan PAD turun. Kedua, sektor atau sumber PAD yang mengalami penurunan. Ketiga, langkah korektif yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah. Keempat, strategi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, peningkatan PAD harus ditempuh melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan tata kelola, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan optimalisasi sumber pendapatan yang sah.
Penyertaan Modal BUMD Rp4,2 Miliar Juga Disorot
Fraksi NasDem turut menyoroti rencana pengeluaran pembiayaan yang meningkat menjadi Rp4,2 miliar, termasuk ruang penyertaan modal kepada BUMD dan sektor perbankan.
NasDem menyatakan mendukung penguatan BUMD sepanjang memiliki dasar investasi yang jelas, terukur, memberikan manfaat bagi daerah dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Jika penyertaan modal tersebut dialokasikan kepada Bank Nagari, pemerintah daerah diminta menjelaskan nilai penyertaan modal, proyeksi dividen, manfaat langsung bagi daerah serta sejauh mana penyertaan modal dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, petani dan sektor ekonomi produktif.
Fraksi NasDem juga meminta evaluasi terhadap program pembiayaan Bank Nagari yang telah berjalan. Evaluasi itu antara lain mencakup jumlah UMKM kecil yang telah memperoleh pembiayaan, perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan serta kemampuan program tersebut mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal atau rentenir.
Anggaran Diminta Lebih Menyentuh Masyarakat
Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan reprioritisasi anggaran perubahan dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
Anggaran diharapkan lebih diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, jalan dan akses transportasi, air bersih dan sanitasi, penguatan UMKM, pertanian dan sektor produktif, pemberdayaan masyarakat dan nagari, pengentasan kemiskinan serta perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Junaidi juga menyampaikan bahwa seluruh perubahan APBD harus berlandaskan prinsip value for money, yakni ekonomis dalam pengadaan, efisien dalam pelaksanaan, efektif mencapai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan melalui anggaran tersebut,” demikian pandangan Fraksi NasDem.
Selain persoalan anggaran, Fraksi NasDem meminta Pemkab Tanah Datar segera melakukan langkah mitigasi terkait kondisi kabut asap dan penurunan kualitas udara. Pemerintah diminta memastikan pemantauan kualitas udara, informasi kesehatan secara terbuka, kesiapan fasilitas kesehatan serta perlindungan kelompok rentan.
Khusus anak-anak dan siswa sekolah, pemerintah diminta menyiapkan langkah adaptif sesuai kondisi kualitas udara, termasuk kemungkinan pembatasan aktivitas di luar ruangan atau pembelajaran daring apabila kualitas udara telah membahayakan kesehatan.
Fraksi NasDem pada akhirnya meminta seluruh perubahan anggaran pada setiap OPD disampaikan secara rinci, termasuk penghapusan, pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran beserta alasan, nilai, target dan manfaatnya bagi masyarakat.
NasDem menegaskan akan mengawal pembahasan perubahan APBD 2026 secara kritis, konstruktif dan bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Tanah Datar. (Nas)
