TANAHDATAR, — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanah Datar menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp12,86 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat sekitar Rp218,75 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan Nofrizal selaku juru bicara Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Selasa (8/9).
Nofrizal mengatakan, setelah mencermati Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026, Fraksi PAN mengapresiasi langkah pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan evaluasi semester pertama, perkembangan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat, serta kebutuhan penanganan dampak bencana.
Namun, Fraksi PAN menegaskan perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi perubahan angka dalam dokumen anggaran.
“Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tegas Nofrizal.
PAD Turun Rp12,86 Miliar
Nofrizal menyebut PAD Tanah Datar mengalami penurunan dari sekitar Rp202,02 miliar menjadi Rp189,16 miliar. Dengan demikian, PAD berkurang sekitar Rp12,865 miliar.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus langkah konkret untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah dan potensi ekonomi lainnya.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, belanja daerah meningkat sekitar Rp218,75 miliar menjadi Rp1,370 triliun.
Menurut Nofrizal, setiap tambahan anggaran harus memiliki target, indikator kinerja dan manfaat yang terukur.
Khusus peningkatan anggaran pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian, pemerintah daerah diminta mampu menjelaskan hasil nyata yang akan diterima masyarakat.
UMKM Terdampak Bencana Perlu Diperkuat
Fraksi PAN juga meminta perhatian khusus terhadap pelaku UMKM, terutama yang terdampak bencana alam.
Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan dukungan berupa permodalan, sarana usaha, pendampingan dan akses pemasaran agar UMKM segera bangkit.
“Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur, tetapi juga harus membangun kembali kekuatan ekonomi masyarakat,” kata Nofrizal.
Minta Evaluasi Full Day School
Persoalan penerapan sistem pembelajaran full day juga menjadi perhatian Fraksi PAN.
Nofrizal menyampaikan aspirasi masyarakat, wali murid dan guru TPA yang mengeluhkan kondisi peserta didik pulang sekolah sekitar pukul 15.00 WIB. Waktu belajar yang panjang dinilai dapat menyebabkan kelelahan sehingga berdampak terhadap kehadiran dan semangat anak mengikuti pendidikan Al-Qur’an di surau, TPA maupun MDA.
Karena itu, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali penerapan sistem full day dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik serta aspirasi masyarakat.
Pertanyakan Bantuan Rumah Rusak Berat
Fraksi PAN juga mempertanyakan bantuan rehabilitasi rumah masyarakat terdampak bencana, khususnya kategori rusak berat yang belum terealisasi.
“Ke mana kendalanya dan apa permasalahan yang menyebabkan bantuan tersebut belum terealisasi?” ujar Nofrizal.
Selain itu, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret dan target waktu penyelesaian perbaikan fasilitas umum di sejumlah nagari terdampak bencana yang hingga kini masih tertunda.
Fraksi PAN pada prinsipnya mendukung Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar seluruh pertanyaan, kritik dan saran Fraksi PAN memperoleh jawaban konkret dari pemerintah daerah.
“Yang kami inginkan adalah perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Tanah Datar,” pungkas Nofrizal. (Nas)
