TANAH DATAR – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tanah Datar meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memastikan perubahan APBD 2026 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai perubahan anggaran hanya menjadi pergeseran angka tanpa dampak nyata terhadap pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Mulyani, juru bicara Fraksi Gerindra, dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
Mulyani mengatakan, perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra, kata Mulyani, tidak hanya mencermati perubahan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga mempertanyakan skala prioritas, tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat serta kemampuan anggaran tersebut menjawab persoalan nyata yang dihadapi daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah target tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2026 yang semula ditetapkan 5,11 persen dan diproyeksikan turun menjadi 5,07 persen.
Mulyani mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
“Lapangan kerja apa saja yang diciptakan oleh pemerintah daerah sehingga pengangguran terbuka turun di akhir tahun 2026?” tanyanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan 2026 dengan visi, misi serta program unggulan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2026-2029.
Mulyani juga meminta pemerintah memaparkan program yang mengalami penyesuaian sekaligus persentase capaian target pembangunan selama 2026.
Di sektor pendapatan, Fraksi Gerindra mempertanyakan realistis atau tidaknya target PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya untuk dicapai dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
“Apakah target penyesuaian pendapatan tersebut realistis untuk dicapai dalam sisa waktu tahun anggaran 2026? Dan apakah masih ada potensi kebocoran atau optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang belum digarap maksimal?” ujar Mulyani.
Sorotan juga diarahkan terhadap penerimaan PBJT tenaga listrik yang dipungut melalui tagihan listrik masyarakat oleh PLN. Fraksi Gerindra meminta transparansi mekanisme rekonsiliasi data antara PLN dan pemerintah daerah.
Tak kalah penting, sektor parkir turut disorot. Fraksi menilai realisasi pendapatan parkir masih jauh dari potensi sebenarnya dan meminta pemerintah segera mendorong digitalisasi sistem parkir guna menekan potensi kebocoran.
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan program dalam APBD induk 2026 yang di-drop atau digeser karena tidak terserap.
Mulyani juga menegaskan agar pemanfaatan SiLPA lebih diarahkan kepada pembangunan fisik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.
Fraksi Gerindra tidak ingin perubahan APBD justru digunakan untuk menambah kegiatan yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial dan bimtek.
Sementara di sektor pembiayaan, Fraksi Gerindra mempertanyakan urgensi tambahan modal Rp4,2 miliar pada akhir tahun anggaran melalui APBD Perubahan 2026.
Mulyani meminta pemerintah menjelaskan analisis kelayakan usaha (feasibility study) BUMD penerima modal serta jaminan kontribusi dividen terhadap PAD.
Khusus Bank Nagari, Fraksi Gerindra mempertanyakan seberapa besar komitmen penyaluran modal kerja melalui KUR atau pembiayaan mikro bagi petani, UMKM dan pedagang kecil di Tanah Datar setelah adanya tambahan modal.
“Tambahan modal dari uang rakyat harus dirasakan manfaatnya oleh ekonomi akar rumput, bukan hanya mempercantik rasio kecukupan modal perbankan belaka,” tegas Mulyani. (Nas)
