TANAHDATAR, – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanah Datar meminta pemerintah daerah memperjelas alokasi anggaran pemulihan pascabencana dan mempertimbangkan kembali program Universal Health Coverage (UHC) sebagai prioritas pada 2027.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Iswandi Putra, A.Md., saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD di Pagaruyung, Selasa (20/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari Dt. Intan, Bareno Bapayung Ameh, dan Kamrita, serta dihadiri anggota DPRD. Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, wali nagari, serta tokoh organisasi kemasyarakatan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN mengapresiasi penyampaian pengantar nota keuangan Ranperda APBD 2027 oleh pemerintah daerah. Namun, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan dan meminta penjelasan terkait arah kebijakan anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Bupati pada 19 Oktober 2026, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,115 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,148 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp33,46 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
Fraksi PAN menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti perencanaan yang realistis, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Soroti Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana
Fraksi PAN mempertanyakan kecukupan anggaran belanja modal yang direncanakan sebesar Rp35,48 miliar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meliputi jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur nagari, terutama di wilayah terdampak bencana banjir bandang atau galodo.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menjelaskan besaran anggaran khusus untuk pemulihan pascabencana, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, termasuk target penyelesaian program tersebut pada 2027.
Fraksi PAN juga menegaskan agar pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Minta UHC Kembali Jadi Prioritas
Di bidang kesehatan, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial Merdeka Berobat yang diterapkan sebagai pengganti program UHC.
Fraksi PAN mempertanyakan sejauh mana program tersebut mampu menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanah Datar.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PAN mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali program UHC sebagai prioritas pada 2027 guna memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Dorong Penguatan UMKM dan Sosialisasi Bansos
Fraksi PAN juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp200,77 miliar yang masih berada di bawah pendapatan transfer sebesar Rp914 miliar.
Untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah diminta menjelaskan strategi pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Tanah Datar.
Selain itu, Fraksi PAN menyoroti rencana belanja bantuan sosial sebesar Rp4,6 miliar. Pemerintah daerah diminta meningkatkan sosialisasi program bantuan sosial agar informasi mengenai bantuan yang tersedia dapat diketahui masyarakat secara luas.
Terkait rencana penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Bank Nagari pada 2027, Fraksi PAN meminta penjelasan mengenai dasar pertimbangan kebijakan tersebut, proyeksi dividen bagi daerah, serta manfaatnya terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Minta Antisipasi Dampak Perlambatan Ekonomi
Fraksi PAN turut meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah antisipasi terhadap potensi perlambatan ekonomi nasional yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, keberlangsungan UMKM, dan pendapatan petani.
Pemerintah daerah diminta memaparkan indikator ekonomi yang digunakan untuk mendeteksi dampak perlambatan ekonomi, kajian risiko yang telah dilakukan, serta program dan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Fraksi PAN menekankan pentingnya sistem deteksi dini berbasis data dengan langkah antisipasi yang terukur dan dapat dievaluasi DPRD.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PAN berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab pemerintah daerah secara jelas, terukur, dan disertai data pendukung sebagai bahan penyempurnaan RAPBD 2027 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Fraksi PAN menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat, percepatan pemulihan pascabencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. (****)
