JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah.
Hal itu disampaikan Suahasil seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Menurutnya, APBN harus mampu menjadi instrumen utama dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkap Suahasil.
“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjutnya.
Suahasil memastikan Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Salah satu komitmen yang ditegaskannya ialah menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Selain kebijakan fiskal yang sehat, Suahasil menilai kredibilitas APBN juga sangat ditentukan oleh komunikasi publik yang konsisten dan dapat dipercaya.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Terkait efisiensi, Suahasil menekankan bahwa efisiensi APBN tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemangkasan belanja.
Menurutnya, efisiensi harus diarahkan pada penggunaan anggaran secara optimal agar menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil. (*)
