TANAH DATAR – Warga Kabupaten Tanah Datar yang belum memiliki BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir jika hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan adanya indikasi penyakit yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan atau rujukan ke rumah sakit.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan pembiayaan melalui dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu biaya berobat masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tanah Datar, Ns. Siska Fitria, S.Kep., mengatakan skema tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat tetap mau memanfaatkan layanan CKG.
“Ketika masyarakat tidak punya BPJS, melakukan CKG ke puskesmas, tahu-tahu ada indikasi yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Prof. Dr. M Ali Hanafiah, atau ke poli mana saja, kita bisa membayarkan dengan dana bansos, dengan BTT itu program dari pemerintah kita,” kata Siska saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program CKG di Emersia Hotel Batusangkar, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, keberadaan skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat yang belum memiliki BPJS ketika mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
Dinas Kesehatan bersama jajaran puskesmas juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memanfaatkan program CKG.
“Jadi masyarakat kita tidak perlu takut ketika mereka tidak punya BPJS,” tegasnya.
Di sisi lain, cakupan CKG di Tanah Datar hingga Agustus 2026 masih tergolong rendah. Dari target pemeriksaan yang ditetapkan, baru 31,6 persen masyarakat yang telah mengikuti program tersebut.
Plh. Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar, Jasrinaldi, SH., mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan sehingga target cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dapat tercapai.
“Harapan kita dengan adanya kegiatan monev ini dapat meningkatnya capaian CKG terhadap masyarakat. Karena kondisi sampai Agustus baru sampai 31,6 persen masyarakat yang melakukan CKG se-Kabupaten Tanah Datar,” ujar Jasrinaldi.
Ia berharap monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat memperkuat pelaksanaan CKG di tingkat puskesmas sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dengan adanya jaminan pembiayaan bagi warga yang belum memiliki BPJS dan membutuhkan rujukan, Dinkes Tanah Datar mendorong masyarakat tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Program CKG diharapkan dapat menjadi pintu awal untuk mendeteksi kondisi kesehatan lebih dini dan mendapatkan penanganan lanjutan bila diperlukan. (****)
