TANAHDATAR, – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tanah Datar menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, mulai dari target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), status kepegawaian tenaga kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit, hingga penyelamatan aset Perumda Tuah Sepakat.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Zulhadi, M.Pd., dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (20/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari Dt. Intan, Bareno Bapayung Ameh, dan Kamrita, serta dihadiri anggota DPRD.
Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, wali nagari, serta tokoh organisasi kemasyarakatan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP memahami tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Tanah Datar akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong lebih efisien dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru serta menata prioritas belanja publik.
Fraksi PPP juga meminta penjelasan mengenai persentase target pencapaian RPJMD dan program unggulan pemerintah daerah pada 2027 yang direncanakan melalui APBD.
Menurut fraksi tersebut, APBD bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen kebijakan yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan program penanggulangan kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendapatan masyarakat, serta upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Fraksi PPP juga meminta kejelasan OPD yang bertanggung jawab menangani persoalan tersebut.
Pertanyakan Status Pegawai BLUD
Fraksi PPP turut menyoroti status tenaga kerja rumah sakit yang saat ini berstatus sebagai pegawai BLUD, tetapi belum dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan tenaga kerja tersebut belum dapat diangkat menjadi PPPK, termasuk langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan kejelasan status dan kepastian karier mereka.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan peluang pengangkatan tenaga kerja BLUD menjadi PPPK ke depan, berikut persyaratan, mekanisme, dan tahapan yang harus dipenuhi. Apabila belum memungkinkan, pemerintah diminta menyampaikan alasan serta solusi yang disiapkan.
Minta Kejelasan Penyelamatan Aset Perumda Tuah Sepakat
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi PPP adalah tindak lanjut pascaputusan terhadap mantan Direktur Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar.
Fraksi mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah menghitung dan mengevaluasi secara menyeluruh kerugian keuangan daerah serta membandingkannya dengan nilai aset Perumda yang masih tersedia.
Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai nilai kerugian keuangan daerah dan nilai aset yang tersisa, termasuk perbandingan keduanya.
Menurut Fraksi PPP, penyelesaian persoalan hukum perlu diikuti langkah konkret untuk menyelamatkan aset dan memulihkan kerugian keuangan daerah agar penyelesaiannya memiliki kejelasan.
Minta Transparansi Dividen Bank Nagari
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP juga meminta penjelasan mengenai pengelolaan penyertaan modal daerah pada Bank Nagari.
Fraksi mempertanyakan apakah dividen yang diterima pemerintah daerah selama ini telah sebanding dengan jumlah modal yang ditanamkan. Pemerintah daerah diminta menjelaskan indikator dan metode perhitungan yang digunakan untuk menilai hasil investasi tersebut.
Selain itu, Fraksi PPP meminta informasi mengenai target tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI), termasuk target yang ditetapkan dan realisasinya.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data target dan realisasi dividen Bank Nagari dalam bentuk tabel yang mencakup realisasi 2024 dan 2025, serta target 2026 dan 2027.
Pertanyakan Perkembangan Gedung KDMP
Fraksi PPP selanjutnya meminta penjelasan mengenai perkembangan pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanah Datar.
Pemerintah daerah diminta menyampaikan jumlah nagari yang telah memiliki gedung KDMP dan jumlah gerai yang sudah beroperasi.
Fraksi juga mempertanyakan solusi bagi nagari yang belum memiliki lahan representatif untuk membangun gedung atau gerai KDMP.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PPP menegaskan bahwa berbagai pertanyaan dan masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Tanah Datar.
Fraksi berharap pemerintah daerah memberikan jawaban yang konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, sehingga pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PPP juga menegaskan komitmennya untuk menjadi penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat demi mewujudkan Tanah Datar yang maju dan sejahtera. (****)
