TANAHDATAR,- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
Penyampaian secara tertulis tersebut dilakukan karena anggota Fraksi PKS sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) partai di Jakarta.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari Dt. Intan, Bareno Bapayung Ameh, dan Kamrita, serta dihadiri anggota DPRD.
Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, wali nagari, serta tokoh organisasi kemasyarakatan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyoroti sejumlah persoalan strategis terkait pengelolaan anggaran daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, subsidi sektor pertanian, kesiapsiagaan menghadapi kabut asap, hingga percepatan pemulihan lahan pertanian pascabencana galodo.
Fraksi PKS mencermati target PAD dalam RAPBD 2027 sebesar Rp200,77 miliar. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, fraksi tersebut mendorong optimalisasi nilai tambah sektor pertanian melalui pengelolaan pascapanen, pergudangan, dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
Selain itu, Fraksi PKS mengusulkan penerapan sistem retribusi digital atau e-retribusi guna meningkatkan transparansi dan meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, khususnya dari sektor pasar, pariwisata, dan hasil bumi.
Pada sisi belanja, Fraksi PKS menyoroti alokasi belanja operasi sebesar Rp984,06 miliar, termasuk belanja pegawai sebesar Rp619,90 miliar. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja dan meningkatkan kinerja aparatur agar anggaran pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Fraksi PKS juga meminta agar alokasi belanja subsidi sebesar Rp260 juta dikaji kembali untuk mendukung sektor pertanian, antara lain melalui bantuan pupuk dan bibit serta perlindungan harga bagi petani saat panen raya.
Terkait kondisi kabut asap akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Fraksi PKS mendesak pemerintah daerah mengambil langkah perlindungan kesehatan masyarakat, seperti pembagian masker gratis, penerbitan imbauan kesehatan, serta pembatasan kegiatan luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.
Fraksi PKS turut memberikan catatan terhadap pelaksanaan Pacu Kuda Bupati Cup Tanah Datar pada 18–19 Oktober 2026. Fraksi tersebut mengapresiasi kegiatan itu sebagai upaya pelestarian budaya dan penggerak ekonomi masyarakat. Namun, penyelenggaraan kegiatan besar mendatang diminta memperhatikan mitigasi risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKS juga mendorong peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, serta perhatian terhadap kesejahteraan pendidik Rumah Tahfidz Al-Qur’an.
Usulan lainnya meliputi penambahan anggaran pengendalian sampah, peningkatan dukungan anggaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), serta percepatan normalisasi sungai dan pemulihan lahan persawahan yang terdampak bencana galodo.
Di bidang pelayanan kesehatan, Fraksi PKS meminta evaluasi sistem pelayanan agar masyarakat memperoleh penanganan yang baik tanpa terkendala persyaratan birokrasi yang berbelit-belit.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah meninjau kembali kebijakan sekolah full day dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, tingkat kelelahan belajar, serta kesempatan mengikuti pendidikan keagamaan di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) pada sore hari.
Fraksi PKS berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027. (****)
