TANAH DATAR – Pasca bencana banjir bandang (galodo) yang melanda Kabupaten Tanah Datar pada akhir November 2025 lalu, hingga kini pada Januari 2026 intensitas curah hujan masih terbilang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluber ke badan jalan, khususnya di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta dukungan Panglima Kodam (Pangdam) untuk membantu pembangunan jembatan Armco (American Rolling Mill Company) sebagai solusi sementara dan mendesak bagi akses masyarakat.
“Kami sudah melaporkan kondisi ini kepada Dandim 0307 Tanah Datar dan telah diteruskan ke Korem. Oleh karena itu, kami mohon bantuan Pangdam agar dapat membantu pembangunan jembatan Armco di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo,” ujar Bupati Eka Putra.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat rapat dan Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Gubernur Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara virtual dari Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Senin (5/1/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra juga melaporkan dampak bencana terhadap sektor pertanian. Ia menyebutkan, sekitar 500 hektare lahan sawah warga terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengajukan permohonan rehabilitasi lahan ke Kementerian Pertanian RI.
“Kami mohon dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk ikut mengawal agar permohonan rehabilitasi lahan pertanian ini dapat segera terealisasi,” katanya.
Selain itu, Bupati Eka Putra juga mengungkapkan rencana pembangunan sabo dam di wilayah Tanah Datar sebagai langkah mitigasi bencana jangka panjang. Pada tahun 2026, direncanakan akan dibangun empat unit sabo dam di beberapa titik rawan banjir bandang.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana, terutama pada masa tanggap darurat. Menurutnya, sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat sangat berperan dalam percepatan pemulihan daerah terdampak.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa seluruh data dampak bencana, seperti kerusakan lahan pertanian, jalan, jembatan, dan kondisi ekonomi masyarakat, telah tercantum dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Ia meminta para Bupati dan Wali Kota untuk memastikan tidak ada satu pun data wilayah terdampak yang terlewat, sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi langkah Bupati Tanah Datar yang aktif berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. Ia berharap kepala daerah lain juga melakukan hal serupa dengan dukungan data yang lebih komprehensif agar proses penanganan dampak bencana dapat berjalan lebih cepat.
Terkait infrastruktur jembatan dan sungai, Gubernur berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dapat lebih masif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak, baik untuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Mana sungai-sungai yang belum tertangani harus segera diatasi. Berdasarkan laporan Kepala Balai, ada sekitar 50 sungai yang akan kembali disuplai alat berat. Kami pastikan alat berat tersebut benar-benar berada di lokasi, baik dari provinsi, kabupaten/kota, maupun dukungan dari Balai,” tegas Gubernur.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan cek dam atau sabo dam memerlukan kajian teknis yang mendalam dan standar tinggi, agar efektif menahan material banjir bandang dan mencegah terjadinya bencana yang lebih luas di masa mendatang.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Asisten Setda Tanah Datar, para Kepala OPD, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P., M.Han, perwakilan Kapolres Tanah Datar, perwakilan Kapolres Padang Panjang, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Pengadilan Negeri Tanah Datar, serta undangan lainnya. (*)
