TANAHDATAR,– Delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang diajukan pemerintah daerah setempat, dalam rapat paripurna dewan, Jumat (12/6/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 22 anggota DPRD, dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat, beserta wali nagari se-Tanah Datar.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dikatakan Anton Yondra, pandangan umum masing- masing fraksi disampaikan oleh juru bicara, dimulai dari Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat oleh Darius, Fraksi Ummat Golkar Herman Sugiarto, Fraksi PKB Yonarlis, Fraksi PAN Iswandi Putra, Fraksi NasDem Noviandri, Fraksi Gerindra Mulyani, Fraksi PPP Zulhadi, dan Fraksi PKS Nursal.
Dalam pandangan umum, mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Meski meraih opini WTP, masing- masing fraksi mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat organisasi perangkat daerah terlena, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari opini WTP semata.
Selain itu, sejumlah fraksi juga menyoroti penggunaan anggaran, realisasi pendapatan daerah, capaian target pajak daerah, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan bahwa peningkatan PAD memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat.
“Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, agar berbagai kendala yang terjadi tidak terulang pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Noviandri, menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
“Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus benar-benar mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.
Disisi lain, Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi turut menyoroti persoalan tapal batas wilayah yang hingga kini belum tuntas. Dia meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.
“Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Bupati dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Fraksi PPP mendorong percepatan penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok,” ungkapnya.
Sidang paripurna tersebut akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (Nas)
