PADANG, – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (21/7/2026).
Dalam rakor yang dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah itu, pemerintah daerah didorong mempercepat realisasi tambahan TKD untuk mendukung pemulihan pascabencana dan pembangunan daerah.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, hingga 17 Juli 2026 realisasi pemanfaatan tambahan TKD di Sumatera Barat telah mencapai lebih dari Rp204 miliar atau sekitar 7,8 persen dari total alokasi.
“Dana tersebut dialokasikan melalui pergeseran APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor pemerintahan lainnya,” ungkapnya.
Mahyeldi berharap seluruh tambahan TKD dapat terealisasi secara optimal hingga November 2026. Ia juga meminta pemerintah pusat tetap mempertahankan alokasi TKD pada tahun mendatang mengingat kebutuhan pembangunan di Sumatera Barat masih cukup besar.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi pemerintah daerah di Sumatera Barat yang telah menindaklanjuti tambahan TKD melalui perubahan penjabaran APBD.
Tim Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Kemendagri, Fernando H. Siagian, menekankan pentingnya publikasi penggunaan dana TKD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi bencana, serta kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadly menegaskan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif mempublikasikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“Selama ini kami telah menegaskan kepada seluruh OPD agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengikuti perkembangan pembangunan yang sedang berjalan,” kata Ahmad Fadly.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (Nas)
