DHARMASRAYA – Petani kelapa sawit Kabupaten Dharmasraya memperoleh dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan estimasi nilai mencapai Rp103,43 miliar untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) periode 2025โ2026.
Dukungan tersebut mencakup luasan perkebunan sawit rakyat mencapai 1.723,7658 hektare, dengan besaran bantuan Rp60 juta per hektare yang diperuntukkan bagi peremajaan tanaman sawit pekebun.
Berdasarkan data progres PSR Kabupaten Dharmasraya yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, luas pengusulan tahun 2025 tercatat 579,271 hektare, sedangkan pengusulan tahun 2026 mencapai 1.144,4948 hektare.
Sehingga ecara keseluruhan, pengusulan tersebut melibatkan 17 kelompok dan kelembagaan pekebun, dengan total luas mencapai 1.723,76 hektare. Nilai dukungan pendanaan diperkirakan mencapai Rp103.425.948.000, berdasarkan perhitungan bantuan Rp60 juta per hektare.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Lasmiyati, di Pulau Punjung, Jumโat (6/11/2026), mengatakan proses pengusulan program PSR terbuka bagi seluruh pekebun di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP.
โProses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbuka bagi seluruh petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP. Tentu, pengusulan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan,โ ujar Lasmiyati.
Ia menjelaskan, keterbukaan proses pengusulan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh pekebun memiliki peluang yang sama dalam mengakses program PSR, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Program PSR merupakan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mendorong percepatan proses administrasi dan teknis pengajuan PSR agar semakin banyak pekebun memperoleh manfaat program tersebut. (*)
