TANAHDATAR, – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Komisi V dari Fraksi Golkar, Hj. Zakzai Kasni, S.E., M.M., menyoroti ketidaksesuaian pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat yang berdampak terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Persoalan tersebut disampaikannya saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Gedung Serbaguna Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (8/11/2026).
Menurut Zakzai, masih ditemukan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pendataan dan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Ia mencontohkan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Desil 6, padahal menurut penilaiannya, kondisi masyarakat tersebut semestinya masuk dalam kelompok desil yang lebih rendah.
“Sekarang ini banyak masyarakat yang mendapatkan kelompok desil tidak sesuai dengan kondisinya. Ada penyandang disabilitas, tetapi masuk Desil 6. Seharusnya yang seperti ini masuk Desil 2. Jadi, ini yang harus kita luruskan bersama pemerintah,” tegasnya.
Zakzai menjelaskan, desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10, berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan aset yang dimiliki.
Ia menilai, pemahaman terhadap sistem pendataan tersebut penting agar masyarakat mengetahui mekanisme dan persyaratan untuk memperoleh berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
Lebih lanjut, Zakzai mengatakan Perda Nomor 8 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan program kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi empat aspek, yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi yang benar mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih akurat.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk memahami mekanisme dan persyaratan berbagai program bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Sungayang Yogi Alfinder menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi Perda tersebut. Ia berharap kegiatan itu dapat menambah pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Kami dari Pemerintah Kecamatan Sungayang mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang telah hadir di wilayah kami untuk menyosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 kepada masyarakat. Kami berharap warga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Jefrizal Amir yang mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar sebagai narasumber, Direktur PDAM Tirta Alami Tanah Datar Dr. Inoki Tiara Utama, Wali Nagari Sungayang Marta Arigo, Ibuk Retri Usda, Ketua AMPI, serta sejumlah undangan lainnya.(****)
