PADANG,- Kabupaten Tanah Datar dijadikan sebagai salahsatu daerah prioritas dalam penangganan pasca bencana hidro meteorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, oleh pemerintah pusat.
Hal itu dikemukan Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Ahmad Fadly, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Hidro Meteorologi, di auditorium Gubernuran Sumbar di Padang, Selasa (13/1/2026).
“Tanah Datar dijadikan oleh pemerintah pusat yang sebagai daerah prioritas dalam penanganan pasca bencana hidro meteorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, ” ujarnya.
Dikatakan wabup, di Kecamatan Batipuh Selatan, ketika hujan turun, masyarakat waspada, bahkan mengungsi. Karena di sana ada tiga aliran sungai baru yang terbentuk, sehingga juga mengakibatkan akses jalan terganggu tidak bisa dilewati.
“Mengamati kondisi ini, tentu kita memohon penanganan dan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat dan provinsi, agar menambah kuota Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan sebanyak 129 Huntara. Tetapi, masih ada 385 KK lagi yang rumahnya akan diverifikasi Badan Geologi, apakah layak ditinggali atau harus pindah. Karena, berada di zona merah potensi bencana,” ungkapnya.
Sedangkan untuk Huntap, kata wabup pihaknya telah menyiapkan lahan di Kecamatan Rambatan, untuk bisa dibangun sebanyak 34 unit Huntap terpadu.
“Sampai saat ini sudah belasan yang mendaftar untuk tinggal di Huntap ini. Meski begitu, kita akan mendata secara detil dan akurat lagi,” ungkapnya.
Disamping huntap itu, bagi masyarakat yang ingin direlokasi mandiri juga akan dibantu pembangunannya.
“Bagi masyarakat yang ingin direlokasi mandiri bisa juga, asal memenuhi syarat, lahan yang disiapkan tidak bermasalah, dan juga berada di daerah yang aman dari potensi bencana lainnya,” jelasnya.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data serta saran dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
“Saat ini kita telah mempunyai data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah yang terdampak. Karena dengan keakuratan data, maka penanganan untuk percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana bisa lebih terarah dan baik,” ujarnya.
Mendagri secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam penanganan bencana hidro meteorologi yang telah terjadi.
“Patut diberikan apresiasi kepada seluruh yang terlibat, baik pemerintah ataupun non pemerintah dalam penanganan bencana. Sehingga penanganan bencana berjalan baik. Saya lihat dan yakin dengan kebersamaan, Sumbar bisa bangkit,” tukasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi memaparkan kondisi terkini pasca bencana dan juga berbagai kebutuhan dalam percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan pascabenca hidrometeorologi.
“Setidaknya ada 16 Kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidro meteorologi, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Dimana ada 264 jiwa korban meninggal, 72 jiwa korban hilang, 401 jiwa luka-luka, 10.854 jiwa korban mengungsi dan 296.345 jiwa terdampak,” pungkasnya. (Nas)
