JAKARTA – Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan pemberdayaan sosial sebagai strategi utama dalam mendorong kemandirian masyarakat rentan. Seluruh program intervensi diarahkan secara terintegrasi untuk mencapai target graduasi atau kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa indikator keberhasilan program sosial bukan hanya penyaluran bantuan, melainkan kemampuan KPM keluar dari ketergantungan.
“Graduasi adalah kinerja kita. Ingat Bapak-Ibu sekalian, graduasi adalah kinerja kita. Dan seluruh unit kerja eselon seharusnya menuju ke sana,” tegasnya dalam rapat dinas hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026) malam.
Menurutnya, pemberdayaan sosial tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus menjadi benang merah dalam seluruh program, mulai dari bantuan sosial (bansos) reguler, program ATENSI, hingga bantuan kebencanaan. Setiap intervensi harus dirancang berkelanjutan, terukur, dan saling terhubung.
“Semua program harus terintegrasi dan mengarah pada satu tujuan, yaitu kemandirian. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit kerja, termasuk pemanfaatan sumber daya manusia (SDM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping rehabilitasi sosial, hingga tenaga di sentra dapat disinergikan dalam mendukung program pemberdayaan.
Selain itu, Mensos mengingatkan agar pola penyaluran bantuan yang bersifat sesaat atau “hit and run” ditinggalkan. Bantuan sosial harus disertai pendampingan, tindak lanjut, serta evaluasi yang jelas agar memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.
“Tidak sekadar memberi lalu selesai. Harus ada pengukuran dan tindak lanjut agar bantuan benar-benar mengarah pada pemberdayaan,” tegasnya.
Ke depan, Kemensos menargetkan graduasi sebanyak 380.000 KPM setiap tahun. Selain itu, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) juga ditingkatkan dengan target tambahan 150.000 KPM.
Untuk mendukung percepatan tersebut, anggaran PPSE tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp876 miliar, termasuk tambahan Rp795 miliar. Dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar delapan bulan, seluruh jajaran diminta segera mengambil langkah konkret dan terukur.
Mensos pun memberikan tiga arahan utama, yakni menyederhanakan proses bisnis PPSE, melibatkan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait, dan menyusun skenario pencapaian target secara sistematis.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kemensos. (*)
