TANAHDATAR,- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan memperluas kerja sama antar daerah (KAD). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (3/8/2026).
Menurut Ahmad Fadly, kerja sama antar daerah merupakan bagian dari implementasi strategi 4K pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Saya minta OPD terkait segera menjajaki kabupaten dan kota yang membutuhkan komoditas pangan yang surplus di Tanah Datar untuk dijalin kerja sama. Selain menjaga stabilitas harga, langkah ini juga menjadi salah satu indikator penilaian TPID Award,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada 2025 Tanah Datar telah menjalin kerja sama dengan lima daerah, baik di dalam maupun di luar Sumatera Barat. Ke depan, kerja sama tersebut akan diperluas, terutama untuk mendukung distribusi komoditas strategis seperti cabai dan beras.
Pemkab juga menargetkan jumlah kerja sama antar daerah meningkat menjadi delapan pada 2026. Untuk mewujudkannya, Ahmad Fadly meminta setiap OPD memetakan komoditas yang mengalami surplus maupun defisit sehingga arah kerja sama menjadi lebih terukur.
“Petakan dengan baik daerah tujuan pemasaran maupun daerah pemasok agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan dan mampu menjaga stabilitas harga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Adhitama menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan.
“Kerja sama tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilisasi harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah,” ungkapnya.
Menurut Franky, pada 2026 Pemkab Tanah Datar juga tengah memproses kerja sama dengan sejumlah daerah lain, di antaranya Kota Solok dan Kota Pekanbaru, serta beberapa kabupaten dan kota lainnya.
“Langkah ini diharapkan semakin memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antar daerah sekaligus membuka peluang pasar bagi komoditas unggulan Tanah Datar,” pungkasnya. (Nas)
