TANAHDATAR,- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tanah Datar meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka dan terukur alasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PPP mengingatkan, perubahan anggaran jangan sampai hanya menjadi proses mengubah angka-angka dalam dokumen APBD, tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Tanah Datar, Agus Topik, dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar terkait penyampaian pandangan fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
Agus Topik mengatakan, perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sekaligus memastikan kebijakan fiskal daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PPP berharap perubahan APBD 2026 benar-benar dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor unggulan yang kreatif, inovatif, terukur dan tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan faktor utama yang menyebabkan perubahan APBD 2026, termasuk program dan kegiatan yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran.
“Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apa saja perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah dibandingkan APBD awal tahun anggaran 2026,” ujar Agus Topik.
Fraksi PPP juga meminta pemerintah mengevaluasi kegiatan yang memiliki serapan anggaran rendah maupun kegiatan yang manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara luas.
“Jangan sampai perubahan APBD hanya menjadi ruang untuk mengakomodasi kegiatan yang tidak memiliki urgensi tinggi, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum tertangani secara maksimal,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Fraksi PPP menilai kedua sektor tersebut merupakan investasi utama bagi masa depan Kabupaten Tanah Datar.
Agus Topik meminta pemerintah memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi maupun kondisi ekonomi.
Di sektor pendidikan, Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai evaluasi penerapan kebijakan full day school di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, fraksi juga mempertanyakan apakah ijazah khatam Al-Qur’an masih menjadi salah satu persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SLTP.
Fraksi PPP juga mempertanyakan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Nagari. Nilai penyertaan modal yang sebelumnya ditargetkan Rp3 miliar disebut meningkat menjadi Rp4,2 miliar.
“Urgensi apa yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal tersebut? Jelaskan,” kata Agus Topik.
Tak hanya Bank Nagari, kondisi Perumda Tuah Sepakat juga menjadi perhatian Fraksi PPP. Agus Topik mempertanyakan kondisi operasional perusahaan daerah tersebut, terutama karena pihaknya melihat kantor Perumda Tuah Sepakat kerap dalam kondisi tertutup.
“Apakah masih beroperasi? Dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya? Jelaskan,” ujarnya.
Persoalan Musrenbang nagari juga tak luput dari sorotan. Fraksi PPP meminta jadwal kegiatan pemerintah daerah diselaraskan dengan agenda DPRD agar tidak terjadi benturan waktu.
Menurut Agus Topik, agenda penting seperti Musrenbang nagari harus mendapatkan perhatian karena menjadi salah satu sarana menyerap aspirasi masyarakat.
Fraksi PPP juga mengingatkan SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait sertifikasi halal. Pemerintah daerah diminta menjelaskan jumlah dapur SPPG yang beroperasi di Tanah Datar, jumlah yang telah memiliki sertifikat halal, serta yang masih dalam proses pengurusan.
“Berapa jumlah dapur SPPG di Kabupaten Tanah Datar? Berapa yang sudah memiliki sertifikat halal dan berapa yang masih dalam proses pengurusan? Jelaskan,” tegas Agus Topik.
Menutup pandangannya, Agus Topik menegaskan berbagai pertanyaan yang disampaikan Fraksi PPP merupakan bentuk tanggung jawab politik dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Fraksi PPP, katanya, ingin menjadi penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan berbagai keluhan dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kami menyampaikan hal ini bukan berdasarkan kebencian, tetapi berdasarkan kecintaan kami kepada Kabupaten Tanah Datar, Luhak Nan Tuo,” pungkas Agus Topik. (Nas)
