Indeks

Asap Karhutla Picu 1.337 Kasus ISPA di Kalbar, Wapres Minta Sekolah Jadi Prioritas Pemadaman

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., (rompi dan baju tundra) saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (kemeja hitam) dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Danung Arifin)

BANJARBARU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan mulai berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Di Kalimantan Barat, sedikitnya 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di 14 kabupaten/kota akibat kondisi kabut asap.

Situasi tersebut mendapat perhatian khusus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026).

Wapres meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak-anak sekolah yang terdampak paparan asap.

“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” ujar Gibran.

Ia secara khusus meminta kawasan di sekitar sekolah menjadi prioritas pemadaman.

“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman,” katanya.

Perhatian tersebut tidak terlepas dari kondisi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data penanganan per 8 September 2026, kepekatan kabut asap dan konsentrasi PM2,5 tercatat berada pada level berbahaya. Jarak pandang bahkan turun hingga di bawah satu kilometer.

Kondisi itu turut berdampak pada dunia pendidikan. Pemerintah memperpanjang pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR) bagi siswa pada 7-11 September 2026.

Gibran juga meminta rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dikoordinasikan secara matang dengan keluarga murid.

“Untuk wilayah Kalsel, saya memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga,” imbuhnya.

Merespons kondisi tersebut, BNPB memperkuat operasi darurat karhutla bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah unsur terkait.

Di Kalimantan Barat, sebanyak 15.091 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman darat. Mereka berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).

Tim melakukan pemadaman, pembasahan lahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran titik asap pada 31 titik api prioritas.

Dari total luas lahan terbakar sekitar 691,74 hektare, tim gabungan darat telah berhasil memadamkan sekitar 155,96 hektare di sejumlah wilayah, antara lain Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, dan Singkawang.

Operasi darat juga didukung berbagai peralatan, mulai dari mesin pompa, waterax, rol selang penyalur air, hingga tandon dan embung buatan di lokasi yang minim sumber air.

Penanganan tidak hanya dilakukan melalui jalur darat. BNPB juga menyiagakan dua helikopter patroli dan sembilan helikopter water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman dari udara.

Meski jarak pandang rendah sempat menyebabkan penundaan penerbangan di Supadio Base, operasi pemadaman udara tetap dilaksanakan dari Ketapang Base.

Helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV tercatat melakukan 84 kali penyiraman dengan total sekitar 520.000 liter air di wilayah Desa Sungai Pelang, Negeri Baru, dan Sungai Besar. (*)

Exit mobile version