TANAHDATAR,- Persoalan infrastruktur, pelayanan publik, hingga dampak pemangkasan dana desa menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Nagari (Musnag) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2027 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Tahun 2028 yang digelar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nagari Sawah Tangah, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (9/7/2026).
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang diharapkan menjadi prioritas pembangunan. Mulai dari perbaikan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana, pembangunan jalan usaha tani dan jalan setapak, pendirian bank sampah, pembangunan posyandu, pelatihan bagi pelaku UMKM, peningkatan pelayanan di Kantor Wali Nagari, hingga upaya mengantisipasi maraknya pencurian hasil perkebunan.
Ketua BPRN Nagari Sawah Tangah, Hilmayanti, mengatakan seluruh usulan masyarakat akan dibahas melalui diskusi kelompok sebelum ditetapkan sebagai program prioritas dalam RKP Nagari 2027 maupun DU-RKP 2028.
“Semua usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan bersama untuk menentukan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Nagari Sawah Tangah, Daffri Yandi, S.Pd.I., meluruskan berbagai isu yang berkembang terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, penetapan penerima BLT bukan keputusan sepihak pemerintah nagari, melainkan hasil musyawarah yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa ruang fiskal nagari semakin terbatas karena sebagian dana desa telah dialokasikan untuk program nasional, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Anggaran untuk KDMP sudah dipotong dari pusat sebelum dana masuk ke rekening nagari. Karena itu masyarakat perlu memahami kondisi keuangan yang ada,” katanya.
Daffri Yandi menambahkan, Pemerintah Nagari Sawah Tangah masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan KDMP karena belum memiliki aset tanah.
Pihaknya kini berupaya mengidentifikasi aset milik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang dapat dimanfaatkan.
Mewakili Camat Pariangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pariangan, Sri Noviana, mengakui transfer dana ke nagari mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah nagari menyusun program pembangunan secara lebih selektif dan tepat sasaran.
Meski demikian, ia mencontohkan Nagari Sungai Jambu yang telah berhasil membentuk KDMP sehingga manfaat program tersebut mulai dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Sri Noviana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ Nasional ke-43 Tingkat Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Pariangan.
“Terima kasih kepada seluruh panitia, donatur, dan masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan MTQ sehingga kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi daerah,” tutupnya. (Nas)
