TANAHDATAR,– Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Abdurrahman Hadi menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum delapan fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan secara bergantian oleh Wakil Bupati dan Sekda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi para wakil ketua DPRD Nurhamdi Zahari Dt Intan Bareno Bapayung Ameh, dan Kamrita, serta anggota DPRD, Kamis (22/10/2026).
Rapat paripurna itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, serta wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
Dalam jawaban pemerintah daerah, pemulihan pascabencana, penguatan sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sejumlah perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2027.
Jawaban tersebut merupakan tanggapan atas apresiasi, pertanyaan, pernyataan, dan saran yang disampaikan delapan fraksi DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya, Selasa (20/10/2026).
Delapan fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Ummat Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perjuangan Nurani Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Terkait pemulihan pascabencana, pemerintah daerah menyebutkan anggaran penanganan pemulihan pascabencana pada 2026 tercatat sebesar Rp98.888.990.058. Sementara itu, pada 2027 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.172.843.000 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang konektivitas.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan infrastruktur, pemulihan mata pencaharian masyarakat, penguatan layanan dasar, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pemerintah daerah juga menegaskan belanja modal dan program prioritas harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi nagari, infrastruktur produktif, serta pelayanan dasar.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi dan inovasi untuk menggali sumber pendapatan baru. Langkah tersebut mencakup pembenahan dan validasi basis data pendapatan daerah, pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, serta optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Pada sektor UMKM, dukungan diberikan melalui program pembiayaan, pelatihan digital, peningkatan mutu produk, perluasan akses pasar, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak.
Sementara itu, penguatan sektor pertanian dan peternakan dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, pengadaan alat dan mesin pertanian, penambahan kuota pupuk bersubsidi, bantuan bibit ternak, serta pengembangan jaringan komoditas untuk memperkuat keterhubungan antarpelaku usaha.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga menjelaskan pelaksanaan program Merdeka Berobat dan Universal Health Coverage (UHC). Pelaksanaan UHC akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Sejumlah persoalan lain yang mendapat tanggapan meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan aset daerah, penyertaan modal, serta dukungan terhadap koperasi dan pembangunan nagari.
Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2027, sehingga anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar. (****)
