TANAHDATAR,- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas kerja sama antardaerah sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memenuhi indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, Senin (20/7).
Ahmad Fadly mengatakan hasil rapat akan menjadi acuan bagi Pemkab Tanah Datar dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Kepada OPD terkait agar segera menjajaki kerja sama dengan kabupaten dan kota yang membutuhkan komoditas pangan yang surplus di Tanah Datar, baik di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Kerja sama antardaerah ini juga menjadi salah satu indikator penilaian TPID Award,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan menginisiasi kerja sama dengan sejumlah daerah sebagai pemasok komoditas pangan, terutama cabai dan beras, guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Adhitama melaporkan berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilakukan bersama organisasi perangkat daerah terkait. Namun, dari sembilan indikator penilaian inflasi, kerja sama antardaerah masih menjadi aspek yang belum terpenuhi dan akan segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan stok pangan, serta melaporkan perkembangan Program Tiga Juta Rumah secara berkala.
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. (Nas)
