TANAH DATAR – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini Disampaikan Sekretaris Daerah Tanah Datar, Abdurrahaman Hadi dalam rapat koordinasi bersama satkeholder terkait di aula eksekutif Kantor Bupati setempat Jumat, (10/10/2025).
Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya mendukung dan akan memastikan program MBG berjalan sukses dan berkelanjutan. Untuk itu Sekda meminta kerjasama Korwil SPPG terkait jumlah dapur yang telah beroperasi, yang akan beroperasi, dan jumlah siswa yang telah menerima manfaat.
“Kita ingin semua pihak memahami pola dan tata laksana program ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tapi kerja bersama seluruh unsur pemerintah,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa wilayah, Pemkab Tanah Datar bersama Dinas Kesehatan segera mempercepat penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG.
Sesuai surat edaran Kemenkes RI per 1 Oktober 2025, SPPG yang sudah beroperasi wajib menyelesaikan proses SLHS maksimal satu bulan setelah SE diterbitkan, sedangkan SPPG yang belum beroperasi harus menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum mulai berproduksi.
Untuk memperoleh SLHS, setiap pengelola SPPG wajib memenuhi mengikuti pelatihan pengelolaan dan penyajian makanan dari Dinas Kesehatan, SPPG juga dituntut untuk memiliki sertifikat kualitas air, menyediakan alat masak yang telah diuji oleh Laboratorium Kesehatan Daerah, dan mendapatkan inspeksi kesehatan lingkungan dari petugas Puskesmas setempat.
“Delapan dapur SPPG yang sudah berjalan saat ini telah menyelesaikan pelatihan pengelola dan penjamu, namun masih menunggu proses pemeriksaan air dan alat masak yang memerlukan uji laboratorium di Padang,” ujar sekda.
Ketua TP PKK Tanah Datar, Ny Lise Eka Putra, juga menegaskan komitmen untuk tetap fokus pada tujuan utama program nasional MBG, yakni memastikan anak-anak Indonesia khususnya di Tanah Datar mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Meski ada pro dan kontra di lapangan sebagaimana banyak pemberitaan, kita tetap berpegang pada arahan Presiden. Buktinya, masih banyak anak-anak kita yang sangat membutuhkan program ini,” ujarnya.
Ny Lise juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan, standar operasional, serta prinsip “clean and clear” di setiap dapur MBG dan SPPG di Tanah Datar.
“Kalau SOP yang ditetapkan BGN mulai dari alur masuk barang, gudang barang, area pencucian, dapur atau tampat memasak nasi, sanitasi air nya terpisah, bahkan hingga kantor operasional pun tidak boleh sembarangan diakses oleh pihak luar. Untuk MBG yang sudah beroperasi kita lakukan kembali pengecekan kita ingindi Tanah Datar ini betul-betul “clean and clear”,” kata dia.
Dikesempatan yang sama, Korwil SPPG Tanah Datar, Bayu Anggi Nugraha menyampaikan hingga saat ini telah beroperasi delapan dapur SPPG di Tanah Datar, masing-masing berlokasi di Nagari Baringin, Lima Kaum, Tapi Selo, Minangkabau, Batu Bulek, Simpuruik, Muhamadiayah, Panyalain X Koto, dan Lubuk Jantan.
Meski demikian, pemerataan pendistribusian MBG di seluruh Tanah Datar masih belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan data terkini, terdapat 22 dapur SPPG yang masih dalam proses persiapan sebelum dapat beroperasi penuh.
Sesuai arahan Kepala Kantor, pembentukan Satgas MBG Tanah Datar menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan, memastikan seluruh dapur SPPG beroperasi sesuai standar, dan memonitor pembangunan dapur baru di lapangan.
“Harapannya, semua pihak dapat berkoordinasi aktif agar program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan nasional,” ungkapnya. (*)
