JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Paket kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9).
Menko Airlangga menjelaskan, paket kebijakan tersebut terdiri atas delapan program akselerasi 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program khusus untuk mendukung tenaga kerja.
“Dari delapan program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar,” ungkap Airlangga.
Selain itu, pemerintah memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat 552 ribu pekerja dan alokasi Rp120 miliar.
Program lain yang juga diluncurkan yakni bantuan pangan 10 kilogram beras untuk dua bulan (Oktober–November) dengan anggaran Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja non-formal seperti ojek online, supir, dan kurir, dengan target 731.361 orang.
Pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%, mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan RDTR dengan OSS, serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Untuk sektor UMKM, pemerintah memberikan kepastian perpajakan dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029.
“Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menekankan peran Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang dibentuk pemerintah guna mengawal implementasi program-program prioritas Presiden Prabowo.
“Tim ini akan memonitor seluruh program utama pemerintah. Kami juga terbuka terhadap pengaduan dunia usaha agar hambatan yang dihadapi sektor swasta dapat diatasi sehingga mesin pertumbuhan swasta bisa berjalan seiring dengan mesin pertumbuhan pemerintah,” tegasnya. (*)
