Indeks

Kebun Pangan Perempuan Disiapkan, Pemulihan Ekonomi Warga Terdampak Bencana di Padang Panjang Didorong

PADANG PANJANG – Pemulihan pascabencana di Kota Padang Panjang tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali hunian, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Salah satunya melalui Program Kebun Pangan Perempuan yang disiapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Program tersebut menyasar perempuan terdampak bencana sebagai upaya mendorong mereka kembali produktif sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi keluarga.

Untuk memastikan kesiapan program, Kementerian PPPA melakukan kunjungan dan peninjauan ke sejumlah lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di Kota Padang Panjang, Jumat (11/9/2026).

Peninjauan difokuskan pada potensi dan ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif perempuan, termasuk melihat jenis komoditas pangan yang berpeluang dikembangkan di kawasan huntara maupun huntap.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Wilayah II Kementerian PPPA, Iip Ilham Firman, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pemulihan pascabencana, khususnya dari sisi pemberdayaan ekonomi perempuan.

“Pemerintah Pusat memiliki program dalam pemulihan pascabencana dan kami turut menjadi salah satu satuan tugas dalam pemulihan bencana ini. Hari ini kami datang untuk melihat lokasi dan lahan yang bisa digunakan oleh para perempuan terdampak bencana di Padang Panjang dalam upaya membangkitkan perekonomian mereka,” ujarnya.

Iip menjelaskan, Program Kebun Pangan Perempuan akan dilaksanakan di tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menurutnya, keberadaan kebun pangan diharapkan dapat memberikan manfaat ganda. Selain mendukung ketersediaan pangan keluarga, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi perempuan terdampak untuk kembali menjalankan aktivitas produktif setelah mengalami bencana.

Dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia, perempuan diharapkan dapat mengembangkan berbagai komoditas pangan yang memiliki nilai ekonomi sehingga secara bertahap mampu membantu meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Faizah, menyambut baik perhatian pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Kementerian PPPA ini. Saat ini beberapa huntap masih dalam tahap pengerjaan, namun lokasi huntara berdekatan dengan huntap tersebut. Untuk lahan yang dapat dimanfaatkan, tentu akan segera kita koordinasikan,” ungkapnya.

Faizah berharap program tersebut nantinya dapat disesuaikan dengan potensi yang tersedia di kawasan hunian terdampak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain pengembangan pertanian, ia menyebut peluang kegiatan produktif lainnya seperti peternakan dan pengolahan pangan juga dapat dikembangkan sesuai kondisi dan potensi masing-masing lokasi.

“Harapan kita, program ini dapat memberikan manfaat bagi perempuan terdampak bencana, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian keluarga melalui berbagai kegiatan produktif,” katanya.

Sebelum peninjauan, rombongan Kementerian PPPA yang dipimpin Iip Ilham Firman diterima Pemerintah Kota Padang Panjang. Hadir Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Faizah, Asisten II Setdako Indra Gusnady, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno, serta sejumlah pejabat terkait.

Turut hadir perwakilan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perkim LH, BPBD Kesbangpol, camat, lurah, serta unsur terkait lainnya.

Melalui program tersebut, kawasan hunian pascabencana diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal baru, tetapi juga dapat berkembang menjadi ruang produktif yang mendorong perempuan dan keluarga terdampak untuk bangkit secara ekonomi. (*)

Exit mobile version