TANAHDATAR,— Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tanah Datar ke-IV tak sekadar menjadi arena perebutan kursi ketua. Di balik kontestasi sejumlah figur, Musda juga menjadi momentum menentukan arah dan karakter kepemimpinan pemuda Tanah Datar menghadapi perubahan zaman.
Wakil Ketua DPD KNPI Tanah Datar Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Afdi Bima, menilai pemimpin KNPI ke depan harus memiliki kapasitas lebih dari sekadar kemampuan mengelola organisasi. Ketua terpilih dituntut mampu membaca perubahan sosial, politik dan ekonomi, sekaligus membangun jejaring dengan berbagai pihak.
“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan. Dunia hari ini bergerak sangat cepat. Pemuda di daerah harus mampu melihat perubahan global bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang,” ujar Bima.
Menurutnya, tantangan pemuda semakin kompleks. Perubahan geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi, transformasi dunia kerja hingga perubahan pola bisnis akan ikut menentukan masa depan generasi muda di daerah.
Karena itu, kata Bima, kemampuan kepemimpinan (leadership) menjadi modal utama. Ketua KNPI harus mampu menyatukan puluhan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang memiliki latar belakang, karakter dan kepentingan berbeda.
Selain kemampuan organisasi, calon pemimpin KNPI idealnya memahami politik, kebijakan publik dan pemerintahan. Wawasan ekonomi serta dunia usaha juga dinilai penting agar agenda kepemudaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menyentuh persoalan kemandirian ekonomi dan penciptaan peluang bagi generasi muda.
“KNPI membutuhkan kemampuan untuk membangun jembatan. Jembatan antara pemuda dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan berbagai kelompok masyarakat,” katanya.
Bima berpandangan, pengalaman di pemerintahan, politik, organisasi maupun dunia usaha tidak semestinya dipertentangkan dengan pengalaman di organisasi kepemudaan. Justru, keberagaman pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas perspektif seorang pemimpin.
Pengalaman pemerintahan dan politik, misalnya, dapat membantu pemimpin memahami proses pengambilan kebijakan serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Sementara pengalaman dunia usaha dapat memperkuat perspektif tentang inovasi, lapangan kerja, kemandirian ekonomi dan keberanian mengambil keputusan.
“Semakin beragam pengalaman seorang pemimpin, semakin besar pula kemungkinan ia memiliki perspektif yang luas dalam menjalankan organisasi,” jelasnya.
Bukan Sekadar Menang Musda
Pandangan Bima disampaikan di tengah menghangatnya dinamika menuju Musda KNPI Tanah Datar ke-IV. Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) 22 Agustus 2026, Musda dijadwalkan berlangsung 5 September 2026. Sebanyak 42 OKP akan menjadi peserta penuh.
Sementara pendaftaran calon ketua dibuka 23 hingga 30 Agustus 2026. Setiap calon wajib memperoleh rekomendasi sedikitnya dari enam OKP dan berusia maksimal 30 tahun saat mendaftar.
Persyaratan tersebut membuka ruang bagi munculnya figur dengan latar belakang beragam. Tidak hanya kader yang tumbuh dari organisasi kepemudaan, tetapi juga mereka yang memiliki pengalaman di pemerintahan, politik, kemasyarakatan maupun dunia usaha.
Bagi Bima, keberagaman tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menegasikan. Yang jauh lebih penting adalah melihat kapasitas dan gagasan yang ditawarkan masing-masing kandidat.
Sebab, tantangan ketua terpilih setelah Musda justru dimulai ketika kontestasi berakhir. Dukungan enam OKP sebagai syarat pencalonan hanyalah pintu masuk.
Setelah terpilih, ketua harus mampu mengubah dukungan tersebut menjadi kekuatan kolektif untuk menjalankan organisasi.
Di titik itu, kemampuan membangun koalisi sosial dan organisasi menjadi sangat menentukan.
Ketua KNPI harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok tanpa kehilangan arah dan independensi organisasi.
Bima sendiri memiliki pengalaman di sejumlah ruang tersebut. Ia pernah memimpin masyarakat sebagai Kepala Jorong III Ninik, Nagari Situmbuk, aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, memiliki latar belakang Hukum Tata Negara dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar, serta saat ini bertugas sebagai ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ia juga aktif dalam kepengurusan DPD KNPI Tanah Datar.
Menurutnya, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan pemuda tidak bisa hanya diukur dari seberapa lama seseorang berada dalam organisasi. Yang tak kalah penting adalah kemampuan mengolah pengalaman menjadi gagasan dan kerja nyata.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang dalam Musda, tetapi apakah setelah Musda kita bisa bekerja bersama. Pemuda Tanah Datar membutuhkan organisasi yang punya daya tawar, gagasan dan kemampuan membuka peluang,” tegasnya.
Dengan pendaftaran calon yang berakhir 30 Agustus 2026, peta kontestasi Musda KNPI Tanah Datar ke-IV masih sangat dinamis. Pertarungan figur akan menjadi bagian dari proses demokrasi organisasi.
Namun, setelah suara dihitung dan ketua terpilih, ukuran sesungguhnya bukan lagi siapa yang menang, melainkan sejauh mana KNPI mampu menjadi rumah bersama pemuda Tanah Datar sekaligus memiliki daya tawar dalam menentukan arah pembangunan daerah.
