TANAHDATAR, – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Hal itu disampaikan Ahmad Fadly saat Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan BOSP untuk Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2026, Senin (28/9/2026), di Indojolito Batusangkar.
Menurut Ahmad Fadly, hasil pemeriksaan BPK RI menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menekankan, pengelolaan BOSP perlu mendapat perhatian karena dana tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan layanan pendidikan di satuan pendidikan.
Ahmad Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan,” katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan pemeriksaan terdapat kekurangan maupun hambatan.
Sebelumnya, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Weliya Elfajri menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan selama 30 hari menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Ia menyebut terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP, yakni transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana.
“Empat aspek ini menjadi perhatian dalam pengelolaan dana BOSP,” ujarnya.
Pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk memperbaiki tata kelola BOSP, sehingga penggunaannya dapat mendukung pemenuhan layanan pendidikan sesuai ketentuan.
Turut hadir Sekda Tanah Datar Abdurrahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, sejumlah kepala OPD serta undangan lainnya. (****)
