Indeks

DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda APBD 2027, Eka Putra Tekankan Prioritas Pembangunan

TANAHDATAR, – DPRD Kabupaten Tanah Datar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan, Senin (16/11/2026).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Tanah Datar Eka Putra dan pimpinan DPRD, setelah seluruh anggota dewan menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 23 anggota dewan. Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, forkopimda, sekda, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, kabag, camat, dan wali nagari se Tanah Datar.

Agenda tersebut juga diisi dengan penyampaian laporan hasil pembahasan tingkat pertama oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD serta penyampaian pendapat akhir Bupati Tanah Datar.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah membahas Ranperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai tahapan dan mekanisme yang ditetapkan.

Eka Putra menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026, serta Surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 tentang penyampaian rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, rancangan APBD tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

Selain itu, APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, di antaranya penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penggunaan hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

Eka Putra menegaskan, seluruh alokasi anggaran tersebut disinergikan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan nasional.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan profesionalisme dalam mencapai target kinerja pembangunan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, kepala OPD dan ASN diminta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menghindari perbuatan melawan hukum, membangun kerja sama yang baik serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, inovatif dan kreatif.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dalam pengantar rapat paripurna menjelaskan, pembahasan Ranperda APBD 2027 telah melalui sejumlah tahapan, dimulai dari penyampaian nota penjelasan Bupati pada 19 Oktober 2026, pandangan umum fraksi-fraksi pada 20 Oktober, serta jawaban Bupati pada 22 Oktober 2026.

Selanjutnya, pembahasan tingkat pertama dilaksanakan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada 8 hingga 12 November 2026, termasuk perumusan laporan hasil pembahasan pada 12 November 2026.

Persetujuan bersama Bupati dan DPRD tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor 5/BAC/BTD-2026 dan Nomor 7/BAC/DPRD-TD/2026 tertanggal 16 November 2026.

Setelah persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027. (****)

Exit mobile version