TANAHDATAR,- Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (11/6/2026).
Laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, forkopimda, sekda, staf ahli bupati, kepala OPD, kabag, camat beserta wali nagari, dan anggota dewan.
Dalam laporannya, bupati Eka Putra mengatakan, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD) Tahun Anggaran 2025, disampaikan setelah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan tahun anggaran berakhir.
“Laporan pertanggungjawaban ini, selanjutnya dibahas dan disepakati menjadi Peraturan daerah,” sampainya.
Selanjutnya dalam penyampaian nota penjelasan sebanyak 7 (tujuh) halaman, Bupati Eka Putra juga menyampaikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.295.050.946.063,81 dengan realisasi Rp1.312.799.267.502,24 atau dengan capaian sebesar 101,37%. Sedangkan anggaran belanja dianggarkan sebesar Rp1.333.857.237.785,87 dengan realisasi sebesar Rp1.250.621.580.777,00 atau sebesar 94,76%,” terangnya.
Dikatakan Bupati lagi, pada APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat surplus anggaran sebesar Rp62.177.686.725,24, jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto sebesar Rp43.806.291.722,06 maka perolehan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 adalah Rp105.983.978.447,30.
“Sisa lebih dari pembiayaan tersebut terdiri dari sisa DAU, DBH dan DAK yang sudah jelas peruntukkannya serta sisa DAU yang tidak ditentukan penggunaannya,” sampai Eka Putra.
Bupati menyampaikan harapan Ranperda yang disampaikan menjadi informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam mengelola keuangan selama tahun anggaran 2025.
“Terima kasih atas dukungan, kerjasama dan kerja keras semua pihak, sehingga Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan-penghargaan yang cukup membanggakan, baik tingkat provinsi ataupun nasional, terutama kita mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumbar. Penghargaan ini untuk ke 15 kali, dan 14 kali secara berturut-turut,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan laporan pertanggungjawaban bupati ini, akan ditanggapi oleh masing- masing fraksi di DPRD melalui pandangan umum masing- masing fraksi.
“Sidang akan dilanjutkan besok, untuk mendengarkan pandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas nota penjelasan bupati terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025,” pungkasnya. (Nas)
