TANAHDATAR,– Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperluas program bajak sawah gratis pada 2026 hingga menjangkau 2.885 hektare lahan pertanian di 14 kecamatan. Perluasan yang didukung anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tersebut ditujukan untuk meringankan biaya pengolahan lahan sekaligus mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana.
Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Elma Gusni, mengatakan program bajak sawah gratis telah berjalan sejak 2022 dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah.
Saat pertama dilaksanakan, program tersebut hanya menjangkau 350 hektare sawah karena keterbatasan anggaran. Namun, pada 2026 cakupannya meningkat melalui dukungan TKD Tambahan yang memungkinkan perluasan bantuan hingga 2.500 hektare.
Jika digabungkan dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), total target program bajak sawah gratis tahun ini mencapai 2.885 hektare.
“Pada tahun 2026, target program bajak gratis seluas 2.885 hektare yang tersebar di 14 kecamatan. Kegiatan ini merupakan program unggulan Bupati Tanah Datar yang sudah bergulir setiap tahun sejak 2022 hingga saat ini,” kata Elma.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu petani dalam menekan biaya pengolahan lahan sebelum musim tanam. Apalagi, kondisi geografis Tanah Datar yang didominasi wilayah perbukitan dan persawahan terasering membuat pengolahan lahan membutuhkan biaya dan tenaga lebih besar.
Di Kecamatan Sungai Tarab, misalnya, sekitar 80 hingga 90 persen wilayahnya merupakan kawasan berbukit. Dari total lahan baku sawah sekitar 1.436 hektare, bantuan bajak gratis pada 2026 dialokasikan untuk 250 hektare yang tersebar di 10 nagari. Khusus Nagari Gurun, alokasi bantuan mencapai sekitar 32 hektare.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian menyediakan tiga skema bantuan. Pertama, layanan bajak sawah gratis dengan upah operator Rp800 ribu per hektare. Kedua, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik dinas dengan upah operator ditanggung pemerintah. Ketiga, peminjaman alsintan kepada kelompok tani dengan biaya operator menjadi tanggung jawab kelompok.
“Fokus utama program bajak gratis ini memang khusus untuk pengolahan lahan. Kami menyiapkan pola pelaksanaan yang bisa menyesuaikan kondisi kelompok tani,” ujar Elma.
Untuk memperoleh bantuan, kelompok tani dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Pertanian dengan pendampingan petugas kecamatan dan penyuluh pertanian. Setiap permohonan akan diverifikasi, terutama terkait keanggotaan kelompok dan luas lahan yang diajukan.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, bantuan disalurkan secara nontunai kepada operator yang telah terdaftar. Proses pengajuan hingga penyaluran membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu.
Hingga awal November 2026, realisasi program secara keseluruhan telah mendekati 100 persen. Sementara realisasi perluasan yang bersumber dari TKD Tambahan mencapai sekitar 87 persen. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kegiatan rampung pada November 2026.
Perluasan program ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian setelah banjir dan tanah longsor melanda Sumatera Barat pada November 2025. Bencana tersebut berdampak terhadap lahan pertanian serta sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi.
Melalui program bajak sawah gratis, pemerintah daerah berharap petani tetap dapat menjalankan aktivitas pertanian dengan beban biaya pengolahan lahan yang lebih ringan di tengah upaya pemulihan pascabencana. (****)


