TANAHDATAR,- Rencana trase Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi belum diputuskan. Pemerintah dan pihak terkait mulai menghimpun aspirasi masyarakat, terutama menyangkut pembebasan lahan, dampak terhadap pertanian, jaringan irigasi, dan akses antarpermukiman.
Hal itu mengemuka dalam pra-sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly di Gedung Serbaguna Kecamatan X Koto, Rabu (28/10/2026).
Andre mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan membuka komunikasi dengan masyarakat sebelum penetapan trase jalan tol. Menurutnya, masukan warga perlu dihimpun sejak awal agar perencanaan pembangunan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kami hadir untuk mendengar aspirasi yang diawali dengan pra-sosialisasi rencana pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Terkait tol ini, trase belum diputuskan. Karena itu, kami ingin berdialog dan menyerap aspirasi warga mengenai dampak pembangunan, terutama terhadap lahan pertanian, irigasi, dan akses antarkampung,” kata Andre.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan tol tersebut direncanakan sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumatera Barat. Selama ini, akses Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lainnya masih bergantung pada jalur yang rentan mengalami gangguan, terutama di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak.
“Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif lainnya yang memadai,” ujarnya.
Andre meminta masyarakat mendukung proses perencanaan dengan tetap memperhatikan dampak pembangunan terhadap kehidupan warga. Ia menyampaikan bahwa penggantian lahan terdampak akan memperhitungkan kondisi di lapangan, termasuk tanah, tanaman, dan bangunan yang berada di atasnya.
Menurutnya, pembangunan juga harus menjamin keberlangsungan pertanian, kelancaran jaringan irigasi, serta konektivitas antarkampung. Solusi teknis, termasuk kemungkinan pembangunan terowongan dan jalan penghubung, perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” katanya.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengapresiasi kehadiran Andre Rosiade dan pihak terkait yang turun langsung untuk memberikan penjelasan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Menurut Ahmad Fadly, pembangunan jalan tol berpotensi meningkatkan konektivitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Namun, persoalan pembebasan lahan harus dibahas secara terbuka untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.
“Pada dasarnya pembangunan jalan tol ini merupakan sesuatu yang positif bagi Sumatera Barat dan akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, persoalannya berkaitan dengan pembebasan lahan. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari kita cari solusi terbaik,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat, khususnya niniak mamak yang tanah kaumnya berpotensi dilalui trase jalan tol, menyimak penjelasan yang disampaikan dan mengemukakan aspirasi secara terbuka dengan mengedepankan musyawarah.
Ahmad Fadly juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan tol sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan transportasi di Sumatera Barat. Menurutnya, jalur penghubung di kawasan Lembah Anai kerap menghadapi kemacetan, kecelakaan, dan longsor sehingga membutuhkan perhatian dalam perencanaan infrastruktur ke depan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menyampaikan bahwa rencana trase jalan tol pada ruas Padang Panjang–Bukittinggi di wilayah Kabupaten Tanah Datar diperkirakan membentang sepanjang 18 kilometer dan melintasi Kecamatan X Koto serta Batipuh.
Koentjoro berharap masyarakat mendukung proses perencanaan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Menurutnya, masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum pelaksanaan konsultasi publik berikutnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan pada lahan pertanian produktif, mata pencaharian petani, dan kelancaran jaringan irigasi. Mereka meminta informasi mengenai trase disampaikan secara transparan serta setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah.
Sejumlah tokoh adat menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan dengan harapan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Mereka juga mengusulkan validasi data kepemilikan tanah dan pembahasan potensi bagi hasil untuk nagari agar proses perencanaan dan penyelesaian persoalan lahan berjalan tertib serta memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, pimpinan OPD terkait, Camat X Koto, wali nagari se-Kecamatan X Koto, angku-angku, niniak mamak, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (****)
