TANAHDATAR, — Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin (19/10/2026). Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari Dt. Intan Bapayuang Ameh dan Kamrita. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, serta wali nagari. Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp1,115 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,148 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp33,46 miliar.
Penyusunan RAPBD 2027 telah melalui pembahasan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara pemerintah daerah dan DPRD pada 5 Agustus 2026.
Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 merupakan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 yang berpedoman pada visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Unggulan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan Pascabencana Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan.”
Melalui tema tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat sektor unggulan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memulihkan kesejahteraan masyarakat pascabencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendapatan Daerah Rp1,115 Triliun
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.115.275.780.219.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp200.771.591.077, pendapatan transfer sebesar Rp914.004.189.142, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp500 juta.
Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan bahwa sumber pendanaan tersebut masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan Kabupaten Tanah Datar.
Belanja Daerah Rp1,148 Triliun
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.148.744.457.312.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp984.069.091.403, belanja modal sebesar Rp35.481.789.766, belanja tidak terduga sebesar Rp8,66 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp120.533.576.143.
Dalam kelompok belanja operasi, alokasi terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp619.909.239.419, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan guru (Tamsil).
Selanjutnya, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp340.932.001.984, belanja subsidi Rp260 juta, belanja hibah Rp18.367.350.000, serta belanja bantuan sosial Rp4.600.500.000.
Adapun belanja modal sebesar Rp35,48 miliar direncanakan untuk mendukung kebutuhan investasi aset daerah sesuai program dan prioritas pembangunan yang ditetapkan.
Defisit Ditutup Melalui Pembiayaan Netto
Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar Rp33.468.677.093.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.468.677.093 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar.
Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari.
Dengan demikian, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp33.468.677.093 untuk menutup defisit anggaran sehingga SiLPA tahun berkenaan ditargetkan nihil.
Fokus pada Sektor Unggulan dan Pemulihan Pascabencana
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun RAPBD 2027 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pertanian, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemulihan kesejahteraan masyarakat pascabencana.
Penyusunan anggaran juga memperhatikan berbagai kebijakan nasional, di antaranya pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat.
Bupati Eka Putra berharap pembahasan RAPBD 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia juga berharap anggaran yang disusun dapat menyelaraskan sumber pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja prioritas sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyampaian Nota Keuangan tersebut menjadi tahapan awal pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(****)
