TANAH DATAR – Kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan APBD 2026 ternyata belum mencerminkan penguatan kemandirian fiskal. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun sekitar Rp12 miliar.
Kondisi itu menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Tanah Datar. Melalui Juru Bicara Jamal Ismail, fraksi tersebut mempertanyakan penyebab turunnya target PAD di tengah kenaikan total pendapatan daerah.
Dalam pandangan umum Fraksi PKS terhadap Pengantar Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Selasa (8/9), Jamal menyebut total pendapatan daerah naik sekitar 9,8 persen atau lebih dari Rp113 miliar.
Dari target awal sekitar Rp1,154 triliun, pendapatan daerah dalam perubahan APBD meningkat menjadi sekitar Rp1,268 triliun.
Namun, kata Jamal, kenaikan tersebut berbanding terbalik dengan target PAD. PAD yang semula ditargetkan sekitar Rp202 miliar justru turun menjadi sekitar Rp189 miliar atau berkurang sekitar Rp12 miliar.
“Mohon penjelasan detail mengenai sektor pajak atau retribusi daerah mana saja yang mengalami kendala penurunan. Mengapa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum menunjukkan hasil maksimal pada APBD perubahan ini?” kata Jamal saat membacakan pandangan fraksi.
Menurut Jamal, kenaikan pendapatan daerah lebih banyak ditopang pendapatan transfer. Kondisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat.
“Pemerintah daerah jangan terlena. Terus cari inovasi dalam mengoptimalkan potensi PAD lokal,” tegasnya.
Dana Bencana Harus Tepat Sasaran
Jamal juga menyoroti tambahan atau pengembalian Transfer keuangan Daerah (TKD) sekitar Rp126,5 miliar yang berkaitan dengan daerah terdampak bencana.
Menurutnya, dana tersebut harus digunakan secara jelas dan terukur untuk mempercepat penanganan serta pemulihan pascabencana.
Jamal meminta Pemkab Tanah Datar menjelaskan secara rinci peta alokasi dana tersebut berdasarkan wilayah kecamatan.
“Berapa porsi yang difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fisik infrastruktur pascabencana, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, serta penguatan mitigasi bencana di nagari-nagari rawan?” tanya Jamal.
Ia menegaskan, dana yang berasal dari kebijakan penyesuaian TKD akibat bencana harus benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
Pertanian Jangan Hanya Jadi Penonton
Persoalan belanja daerah juga menjadi perhatian Fraksi PKS. Jamal meminta tambahan kapasitas anggaran dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
Sebagai daerah agraris, menurut Jamal, pemerintah harus memperkuat perlindungan terhadap petani yang menghadapi fluktuasi harga komoditas serta meningkatnya biaya produksi.
Ia mempertanyakan sejauh mana anggaran perubahan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, menyediakan sarana dan prasarana pertanian, serta memperkuat perlindungan pascapanen.
Jamal juga mengingatkan Pemkab agar tidak memasukkan terlalu banyak program baru yang berisiko tidak selesai akibat waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin sempit.
“Perhatikan asas kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan agar tidak memicu munculnya SILPA yang tak terserap di akhir tahun,” katanya.
Enam Persoalan Rakyat Disentil
Tak berhenti pada angka-angka APBD, Jamal juga menyampaikan sejumlah persoalan yang menurut Fraksi PKS mendesak ditangani Pemkab Tanah Datar.
Pertama, kekurangan tenaga medis di Puskesmas Batipuh Selatan. Jamal menyebut kondisi tersebut memprihatinkan karena pelayanan hanya ditopang dua dokter, yakni satu dokter gigi PNS dan satu dokter umum THL.
“Kami meminta Bupati segera melakukan redistribusi dokter dari puskesmas atau instansi yang surplus untuk diperbantukan sementara ke Batipuh Selatan,” ujar Jamal.
Kedua, persoalan sampah di pintu masuk Kota Batusangkar. Tumpukan sampah dinilai merusak wajah daerah sebagai pusat budaya dan pariwisata.
Jamal meminta Dinas Perkim LH tidak hanya bergerak ketika sampah sudah menumpuk. Ia mendorong sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis nagari, termasuk penguatan bank sampah.
Ketiga, pelestarian Danau Singkarak. Jamal mendorong Pemkab membangun skema CSR berkelanjutan dengan perusahaan untuk mendukung pelestarian danau.
Menurutnya, Pemkab perlu menyiapkan payung hukum, membentuk forum CSR terpadu, serta menyusun program terukur yang dapat ditawarkan kepada perusahaan.
“Misalnya pengelolaan sampah danau, pembibitan ikan bilih dan penataan sempadan,” katanya.
Keempat, persoalan pergeseran desil sosial yang berdampak pada ketepatan sasaran bantuan sosial.
Jamal meminta Dinas Sosial melakukan validasi ulang ke lapangan bersama pemerintah nagari. Selain itu, perlu disediakan pusat pengaduan di tingkat nagari dan kecamatan.
Kelima, kemacetan di titik perlintasan jalur kereta api Nagari Batu Taba.
Jamal meminta Pemkab melalui Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan PT KAI dan BPTD untuk mencari solusi permanen, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan pendukung maupun penyediaan jalur alternatif.
Keenam, pelayanan program Merdeka Berobat yang dinilai masih dibebani alur administrasi dan rujukan yang rumit.
Jamal meminta Dinas Kesehatan dan RSUD memangkas birokrasi pelayanan.
“Cukup gunakan KTP/KK dan optimalkan pendampingan pasien. Pelayanan kesehatan warga yang sakit harus cepat dan memanusiakan manusia,” tegasnya.
Apresiasi Infrastruktur, Soroti Perumda Air Minum
Di tengah kritik tersebut, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap Pemkab Tanah Datar yang dinilai berhasil membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Jamal menyebut sinergi tersebut telah menghasilkan berbagai pembangunan fasilitas penting, terutama percepatan perbaikan jalan dan rekonstruksi jembatan yang rusak.
Fraksi PKS juga menyampaikan apresiasi atas dilantiknya Dr. Inoki Ulma Tiara, S.Sos., M.Pd. sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.
Jamal berharap kepemimpinan baru membawa pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan air bersih sekaligus memperbaiki kesehatan finansial perusahaan daerah.
“Kualitas pelayanan dasar pasokan air bersih kepada masyarakat harus semakin meningkat, cakupan distribusi semakin luas, berbagai keluhan pelanggan diminimalkan, dan perusahaan mampu menyumbangkan PAD secara optimal,” kata Jamal.
Menutup pandangan fraksinya, Jamal meminta seluruh pertanyaan dan catatan strategis Fraksi PKS dijawab pemerintah daerah secara rinci, lugas, dan tertulis dalam rapat paripurna tanggapan pemerintah berikutnya. (Nas)
