BUKITTINGGI,– Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Tanah Datar dinobatkan sebagai pemerintah daerah tercepat di Sumatera Barat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DJKP, Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Kamis (13/8/2026), di Monopoli Hotel Bukittinggi.
Penghargaan itu menjadi bukti keseriusan Pemkab Tanah Datar bersama jajaran pemerintahan nagari dalam mempercepat penyaluran dana desa agar segera dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nagari.
Wakil Bupati Ahmad Fadly mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama seluruh wali nagari di Tanah Datar.
“Atas nama pemerintah daerah dan mewakili Pak Bupati, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga penyaluran Dana Desa dapat diselesaikan dengan cepat,” kata Ahmad Fadly.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi harus menjadi pemicu bagi jajaran pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja.
“Ini bukan akhir, tetapi momentum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Kepada KPPN, atas nama pemerintah daerah kami juga menyampaikan terima kasih,” ujarnya.
Menariknya, penghargaan tersebut diterima di tengah pembahasan mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Forum Discussion Group (FGD) yang digelar bersama KPPN Bukittinggi.
Ahmad Fadly menyebut, diskusi berlangsung hangat dan terbuka. Sejumlah daerah mitra kerja KPPN Bukittinggi diberi ruang menyampaikan persoalan, kritik maupun masukan terkait PAD dan TKD.
“Terutama menyangkut PAD dan TKD, saran dan masukan dari pemerintah daerah didengar dan dijawab,” katanya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Tanah Datar juga menyuarakan dampak efisiensi atau pengurangan TKD terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
Menurut Ahmad Fadly, kondisi tersebut cukup berat bagi Tanah Datar, terlebih sejumlah wilayah di daerah itu dalam beberapa tahun terakhir terdampak bencana yang membutuhkan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali sarana yang rusak.
“Efisiensi atau pemotongan TKD tentu akan memberatkan daerah karena berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab Tanah Datar berharap alokasi TKD dapat kembali seperti sebelumnya, bahkan ditingkatkan, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan sekaligus rehabilitasi infrastruktur terdampak bencana.
“Tadi dalam FGD sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa dikabulkan,” pungkasnya. (Nas)
