TANAHDATAR, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan pembentukan Forum Komunikasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan se-Sumatera Barat untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan pembangunan antardaerah.
Rencana pembentukan forum tersebut dibahas dalam pertemuan di Gedung Indojolito, Batusangkar, Senin (26/10/2026) malam. Forum ini diharapkan menjadi wadah resmi bagi para asisten ekonomi dan pembangunan untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, serta mengoordinasikan program pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan selama ini belum tersedia wadah resmi yang secara khusus mempertemukan para asisten ekonomi dan pembangunan se-Sumatera Barat.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat koordinasi dan pertukaran informasi antarpemerintah daerah belum berjalan optimal. Melalui forum tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat menyelaraskan arah kebijakan serta mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Yozarwardi berharap inisiatif yang diawali di Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal dengan sebutan Luhak Nan Tuo, dapat melahirkan gagasan dan pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kemajuan Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswani, menyatakan pemerintah provinsi siap mendukung pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam mengoordinasikan program pembangunan.
Ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, ke depan akan timbul keselarasan pembangunan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi rencana pembentukan forum tersebut. Menurut dia, forum komunikasi diperlukan untuk memperkuat koordinasi pembangunan, termasuk dalam penanganan dan pemulihan pascabencana, mengingat Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana.
Ia menilai pemerintah kabupaten/kota membutuhkan dukungan informasi dan koordinasi yang cepat dari pemerintah provinsi. Sebaliknya, pemerintah provinsi juga memerlukan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan selaras.
Eka Putra juga menyoroti persoalan pembangunan jalan di Tanah Datar. Ia menyebut proses lelang proyek tersebut telah dilakukan hingga empat kali, tetapi belum mendapatkan penawaran dari penyedia. Ia berharap persoalan itu dapat dikoordinasikan bersama pemerintah provinsi untuk mencari solusi.
“Saya sangat mengapresiasi rencana pembentukan forum koordinasi ini. Mudah-mudahan pertemuan yang dilakukan di tempat bersejarah ini membawa dampak positif bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan,” kata Eka.
Pembentukan forum tersebut diharapkan memperkuat hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi program, pertukaran informasi, dan penyelesaian persoalan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (****)
