TANAH DATAR – Upaya menekan angka kemiskinan di Tanah Datar tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja keras, inovasi, sinergi, dan partisipasi seluruh pihak.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tanah Datar, Ahmad Fadly, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Aula Kantor Bupati Kamis, (2/10/2025).
“Penanggulangan kemiskinan adalah program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020,” ujarnya.
Ahmad Fadly menekankan, Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan program, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, kebijakan dan intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran, tidak sekadar seremonial.
“Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tanah Datar 2025 tidak hanya kegiatan formalitas. Harapan kami, apa yang dibahas benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Persoalan kemiskinan sudah menjadi perhatian bersama dan harus ditangani secara serius,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Datar, Adryanti Rustam, memaparkan peran pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan, di antaranya melalui integrasi program nasional dengan kebutuhan lokal, optimalisasi penggunaan dana desa dan APBD, penguatan basis data terpadu, serta kolaborasi multipihak disertai monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.
“Strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025–2029 merupakan agenda nasional. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, agar cita-cita Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem dapat terwujud,” tegasnya. (*)
