PADANG PANJANG – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang dirilis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Padang Panjang meraih peringkat ke-12 secara nasional dan menjadi peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 91,51 kategori AA (Sangat Memuaskan).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito, kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, dalam agenda Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Hasil Pengawasan Kearsipan 2024 di Kantor ANRI, Jakarta Senin, (20/10/2025).
Mego menyebutkan, hasil pengawasan ini menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola arsip yang efektif, transparan, dan terintegrasi dengan sistem digital.
“Nilai yang tinggi mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem kearsipan yang profesional, modern, serta mendukung implementasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, ini menjadi bukti komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi,” tuturnya.
Hendri menegaskan, arsip bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi penting dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan mudah dipertanggungjawabkan.
“Dengan penguatan kearsipan digital, kita memastikan setiap dokumen pemerintahan tersimpan aman, mudah diakses, dan berdaya guna untuk pengambilan kebijakan publik,” jelasnya.
Capaian kategori AA ini juga menjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, ketika Padang Panjang masih berada pada kategori A (Memuaskan).
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi seluruh OPD dalam memperkuat tata kelola arsip berbasis elektronik, peningkatan kompetensi SDM kearsipan, serta optimalisasi **Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKD-T).
Wako Hendri berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk mendorong percepatan implementasi e-Government di seluruh lini.
“Kita ingin sistem kearsipan ini terintegrasi penuh dengan layanan publik, keuangan daerah, hingga pusat data pemerintahan. Dengan begitu, proses pemerintahan akan berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan,” pungkasnya. (*)
