PADANG PANJANG – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mempercepat pemerataan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tak ingin menunggu, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, langsung “jemput bola” ke pemerintah pusat dengan menyampaikan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Hendri memaparkan kondisi riil perumahan di Padang Panjang yang masih membutuhkan penanganan serius.
Dari 63.895 jiwa dan 19.102 kepala keluarga, tercatat 1.388 rumah tidak layak huni yang harus segera ditangani.
“Tahun ini kami baru bisa menganggarkan perbaikan 121 unit. Kebutuhannya masih jauh lebih besar. Karena itu, kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat agar lebih banyak warga menikmati hunian layak,” ujar Hendri.
Selain RTLH, Pemko juga mengusulkan pembangunan Rusunawa MBR di atas lahan bersertifikat seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat.
Lahan tersebut, kata Hendri, sudah disiapkan dengan konsep ramah lingkungan, aksesibilitas baik, serta daftar 60 calon penghuni yang telah terverifikasi.
Wako Hendri memastikan bahwa Pemko akan terus hadir dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang manusiawi bagi seluruh warganya.
“Rumah layak adalah fondasi keluarga sejahtera. Kami ingin Padang Panjang menjadi kota yang inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan pusat, semoga impian masyarakat memiliki hunian layak dapat segera terwujud,” tegasnya. (*)
