TANAH DATAR, – Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas perangkat nagari dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola keuangan nagari. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026).
Eka Putra mengatakan, perangkat nagari merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat serta berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah turut ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perangkat nagari agar memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan nagari. Seluruh proses pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara cermat, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati meminta perangkat nagari bekerja secara profesional, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menghindari segala bentuk penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Saya membutuhkan perangkat nagari yang berani menyampaikan persoalan, mencarikan solusi dan bekerja demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain peningkatan profesionalisme, Eka Putra juga mendorong setiap nagari untuk terus berinovasi, mengembangkan keunggulan masing-masing, serta menggali potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia turut mengingatkan agar tidak terjadi ego sektoral maupun konflik internal yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan nagari. Karena itu, komunikasi terbuka antara wali nagari dan perangkatnya perlu diperkuat, termasuk membangun koordinasi dan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
“Jangan ada ego sektoral dan konflik internal. Bangun sinergi antara wali nagari dan perangkat nagari, lakukan komunikasi secara transparan, serta kedepankan musyawarah bersama BPRN dan KAN,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Sandi Satria menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan transaksi non-tunai di nagari pada 2027 mendatang.
Selain itu, kegiatan juga bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi serta pemahaman perangkat nagari dalam pengelolaan aset nagari.
Menurutnya, tata kelola administrasi dan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang tertib dan akuntabel.
Kegiatan tersebut diikuti 202 peserta dari 68 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan tujuh nagari lainnya dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa pada 2027.
Dalam kegiatan itu turut hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, Kepala Dinas PMD PPKB Herison, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (****)
