Tanah Datar, clicksuara.com – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, menegaskan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik meskipun pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Penyerahan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan oleh Ombudsman RI, yang berlangsung di Indojolito Batusangkar pada Rabu (19/3/2025).
“Saya tidak meminta hal lain kepada bapak dan ibu Kepala OPD, namun saya berharap adanya terobosan serta inovasi dalam mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat. Efisiensi anggaran bukan alasan untuk stagnasi, justru harus menjadi pendorong lahirnya program inovatif yang benar-benar bermanfaat,” ujar Bupati Eka Putra.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama antarinstansi guna menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah permasalahan sampah di beberapa titik, seperti di Jalan Simabur dan Jalan Salimpaung.
“Saya minta permasalahan sampah yang berserakan segera diatasi. Meskipun jalan tersebut merupakan kewenangan Provinsi, saya tetap meminta dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, PU PR, Camat, dan instansi lain, untuk segera mengambil tindakan agar kawasan pintu masuk ke Tanah Datar tampak bersih dan nyaman,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi jalan provinsi yang rusak di wilayah Tanah Datar. Ia meminta perhatian dari anggota DPRD Sumbar, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Tanah Datar, agar turut membantu dalam pengalokasian anggaran perbaikan jalan.
“Masyarakat tidak peduli apakah jalan tersebut kewenangan provinsi atau kabupaten, yang mereka tahu itu tetap tanggung jawab kepala daerah. Oleh karena itu, saya berharap selain anggaran dari provinsi, ada juga langkah konkret dari DPRD Provinsi Sumbar melalui dana Pokir serta upaya mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan dana perbaikan jalan di Tanah Datar,” imbuhnya.
Terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, Bupati menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan dari Ombudsman Perwakilan Sumbar.
“Kepada OPD terkait, saya minta untuk menindaklanjuti arahan dan petunjuk Ombudsman. Namun, harus tetap sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik semakin mudah diakses oleh masyarakat. Penghargaan hanyalah bonus dari kerja keras kita dalam memberikan yang terbaik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar mengungkapkan bahwa hasil penilaian Ombudsman menunjukkan pelayanan publik di Tanah Datar cukup baik dengan skor 93. Meskipun demikian, masih terdapat dua daerah lain yang memperoleh skor lebih tinggi, yaitu 95 dan 98.
“Tanah Datar telah menunjukkan performa yang baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Target ke depan adalah meningkatkan skor minimal enam poin agar bisa menjadi yang terbaik di Sumbar,” ungkapnya.
Untuk mencapai peningkatan tersebut, ia menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, standarisasi layanan manual dan digital, serta optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan.
Ketua Pelaksana kegiatan, Wina Martayeni, menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Perjanjian kinerja ini menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja, transparansi, serta integritas dalam pemerintahan. Selain itu, juga menjadi acuan dalam memberikan penghargaan maupun teguran bagi OPD terkait,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, diumumkan juga beberapa OPD yang meraih predikat terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. OPD terbaik dalam pelayanan publik diraih oleh UPT Puskesmas Sungayang, diikuti oleh UPT Puskesmas Tanjung Emas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan PPA, Dinas Dukcapil, serta Dinas PMPTSP Tanah Datar.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ahmad Fadly, Pj. Sekda Elizar, para staf ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Kabag, serta Camat se-Kabupaten Tanah Datar.(Red CS)
