TANAHDATAR,— Pemerintah Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, harus melakukan efisiensi ketat menyusul anjloknya Alokasi Dana Nagari (ADN). Kondisi tersebut membuat tidak seluruh rencana pembangunan dan kesepakatan sebelumnya bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Kondisi itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Tanjung Sungayang di Aula Kantor Wali Nagari, Kamis (3/9/2026).
Musrenbang dibuka Wali Nagari Tanjung Sungayang, Ridwan Amri, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial PPPA Tanah Datar Drs. Mukhlis, Direktur PDAM Tirta Alami Tanah Datar Dr. Inoki Ulma Tiara, S.Sos, M.Pd, unsur Forkopimca Sungayang, Direktur, KAN, BPRN, dan tokoh masyarakat setempat.
Ridwan mengatakan, penurunan ADN yang cukup signifikan membuat pemerintah nagari harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
“Masyarakat harus memahami bahwa beberapa kesepakatan atau janji pembangunan yang telah dibuat sebelumnya berkemungkinan tidak dapat seluruhnya terealisasi dalam waktu dekat. Karena itu, Musrenbang kali ini benar-benar difokuskan untuk memilah program kerja yang masuk skala prioritas,” ujarnya.
Meski ruang fiskal terbatas, sejumlah program strategis untuk 2027 tetap diproyeksikan. Salah satunya pembangunan Kantor Wali Nagari Tanjung Sungayang yang baru.
Menurut Ridwan, lahan pembangunan telah memiliki sertifikat sehingga dari sisi legalitas sudah siap. Pembangunan kantor tersebut juga mendapat dukungan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Tanah Datar.
“Anggota DPRD Tanah Datar Masnefi disebut berkomitmen mengalokasikan pokir Rp100 juta, kemudian dukungan Rp100 juta dari Khairul Abdi pada tahun berikutnya,” ungkapnya.
Selain kantor wali nagari, rehabilitasi pasar nagari dan penataan aset juga masuk dalam agenda pembangunan.
Pemnag Tanjung Sungayang bahkan menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN).
“Seluruh aset nagari nantinya diarahkan dikelola secara terpusat melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag),” jelasnya.
Pengelolaan satu pintu tersebut diharapkan membuat pemanfaatan aset lebih transparan, akuntabel dan mudah diukur kontribusinya terhadap pendapatan nagari.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan menuju Ngalau Soda tetap dilanjutkan.
Sementara program listrik desa yang dikawal PLN ditargetkan rampung akhir tahun ini, sehingga dapat mendorong perkembangan kawasan tersebut.
Nagari Tanjung juga mencatat capaian tersendiri. Nagari tersebut menjadi salah satu dari tiga nagari di Tanah Datar yang telah memiliki bangunan fisik Posyandu sendiri.
“Pemerintah nagari juga memastikan program bantuan berobat dari pemerintah daerah tetap berjalan,” sebutnya.
Sementara di sektor ekonomi, Koperasi Desa (Kopdes) telah selesai dibentuk. Koperasi tersebut selanjutnya akan menerima serah terima aset berupa kendaraan roda empat dan becak motor (betor) untuk menunjang operasional.
Ridwan juga mendorong kelompok tani agar lebih aktif menjalankan kegiatan. Keaktifan kelompok, katanya, menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat realisasi bantuan pemerintah.
“Kelompok tani harus bergerak. Jangan hanya terbentuk secara administrasi, tetapi kegiatan dan anggotanya harus benar-benar aktif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyoroti persoalan sosial akibat penggunaan telepon pintar yang tidak bijak. Pemerintah nagari mencatat terdapat 23 warga yang terindikasi terlibat judi online (judol).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan gawai untuk aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.
Ridwan bahkan menegaskan, warga yang nantinya terbukti terlibat judi online terancam dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan karena masih banyak warga kurang mampu yang hingga kini belum mendapatkan bantuan.
“Antrean masyarakat yang membutuhkan bantuan masih banyak. Jangan sampai bantuan diberikan kepada mereka yang justru menggunakan uangnya untuk judi online,” tegasnya.
Sebelum Musrenbang dimulai, kegiatan diawali dengan pelantikan Wali Jorong Balai Tabuh. (Nas)
