JAKARTA – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Guru Merdeka Profesional (GM PRO) Kabupaten Tanah Datar, melakukan audensi dan konsolidasi ke Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (27/10/2025).
Audensi dan konsolidasi dilakukan, bagian dari komitmen perjuangan GM PRO untuk meningkatkan kesejahteraan serta pengakuan profesionalitas guru madrasah swasta di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.
Ketua DPD GM PRO Tanah Datar, Oondri Gustian, S.Th.I, didampingi Sekretaris, Asrul Wahid, M.Pd, dan Wakil Bendahara, Yesi Oktafia, S.Pd, memimpin langsung delegasi, kepada wartawan ini, mengatakan pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan yang fokus pada isu-isu penting seperti status inpassing, kesetaraan profesi antara guru madrasah swasta dengan negeri, serta akses terhadap program ASN-PPPK.
“Pihak kementerian menyambut baik masukan yang disampaikan GM PRO Tanah Datar dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam kebijakan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Dikatakan dia, selain audiensi dengan kementerian, pihaknya juga melakukan menyerahkan proposal tuntutan dan aspirasi tersebut, kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Lisda Hendrajoni, dan Anggota Komisi XIII Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH.MM, yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Tanah Datar.
“Kedua legislator tersebut menyambut positif dan merespons baik aspirasi yang disampaikan, serta menyatakan kesediaan untuk memperjuangkan nasib guru madrasah swasta di Sumatera Barat, agar mendapatkan perhatian yang setara di parlemen,” ucapnya.
Disamping itu, pihaknya juga berkonsultasi dengan Irjen Kemenag RI Khairunas (Putra Daerah Tanah Datar-red).
“Sebagai wujud empati dan penghormatan terhadap pejabat yang selama ini turut memperhatikan perjuangan guru madrasah swasta. Bapak Irjen, sangat mensuport dan mendukung upaya – upaya yang kita lakukan ini, ” ungkapnya.
Ditambahkan Oondri Gustian, bahwa perjuangan ini bukan sekadar membawa tuntutan, tetapi memperjuangkan harkat dan martabat profesi pendidik.
“Kami membawa suara ribuan guru madrasah yang berharap adanya keadilan dalam kebijakan pendidikan nasional. Dukungan dari para anggota DPR RI dan pihak kementerian menjadi energi baru bagi perjuangan kami,” pungkasnya.
Melalui audensi dengan semangat kolaborasi dan kepedulian sosial, mereka berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada seluruh guru madrasah swasta.
“Kita melakukan ini, demi terwujudnya sistem pendidikan yang adil, profesional, dan bermartabat. Sesuai jargon, “Guru harus sejahtera, ” pungkasnya.
Moment tersebut, juga dimanfaatkan DPD GM Pro Tanah Datar untuk melakukan konsolidasi dengan PC Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta partisipatif aktif dalam aksi nasioanal PGIN, di Jakarta, Kamis (30/10/2025) besok.(Nas)
